ANALISASIBER.COM
TAPTENG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPC LSM Bara JP) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) angkat bicara menyikapi terhentinya penyaluran Program Bantuan Pangan (PBP) yang hanya tersalur di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
LSM Bara JP menilai alasan yang dikemukakan pihak Perum Bulog Cabang Sibolga terkait ketidaktersediaan kemasan Beras karung plastik isi 10 kg diduga sangat tidak profesional dan merugikan masyarakat.
“Ini sungguh keterlaluan. Beras ada, tapi rakyat tidak bisa makan karena menunggu karung plastik. Ini menunjukkan manajemen Bulog Sibolga sangat buruk dan tidak memiliki kesiapan yang matang,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).
Masih kata Hotma Purba, seharusnya sudah dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh manajemen pusat maupun Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, karena keterlambatan pengadaan kemasan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian yang menyengsarakan warga.
“Jangan jadikan masalah teknis seperti ini sebagai alasan. Rakyat butuh makan hari ini dan besok, dan telah molor 2 (dua) bulan. Jika karung standar belum datang, seharusnya ada solusi cepat, bukan malah menghentikan total distribusi,” tambahnya.
Sambungnya, pihak Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga untuk tidak kaku pada prosedur administrasi semata. Dirinya menyarankan agar segera mencari jalan tengah demi kelancaran penyaluran.
Beberapa solusi yang ditawarkan oleh LSM Bara JP antara lain:
1. Menggunakan kemasan alternatif atau karung lain yang tersedia di pasar lokal selama masih layak pakai.
2. Mengirim beras dalam karung besar (50 kg) ke tingkat kecamatan/desa untuk kemudian dibagikan secara manual sesuai takaran 20 kg per PBP.
3. Meminta prioritas pengiriman kemasan dari pusat agar tidak menunggu sampai akhir Mei.
“Yang penting isinya beras bersih dan sesuai takaran 20 kg per PBP. Warga tidak meminta kemasan yang bagus atau mewah, yang penting bisa dimasak dan dimakan. Bulog harus berpikir kreatif, bukan kaku,” katanya.
LSM Bara JP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) DPRD Tapteng untuk turun tangan dan tidak tinggal diam untuk mempercepat penyaluran bantuan Program Bantuan Pangan alokasi Februari – Maret 2026 yang telah molor atau terlambat.
“Kami minta Bupati dan DPRD Tapteng segera memanggil pihak Bulog untuk meminta pertanggungjawaban dan jadwal pasti penyaluran,” pintanya
Hingga berita ini diturunkan, tercatat baru 5.175 penerima manfaat PBP di 3 (tiga) Kecamatan yang menerima bantuan, sementara 41.717 PBP di 17 (tujuh belas) Kecamatan lainnya di Kabupaten Tapteng masih menunggu kepastian. ( SLG )
Komentar