Tapanuli Selatan, Sumut: analisasiber.com, – Pelaksanaan program pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Huta Godang, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah warga mengaku tidak mengetahui adanya realisasi program tersebut dan merasa tidak menerima manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan.
Kecamatan Batangtoru, yang mayoritas penduduknya bersuku Batak Angkola, kini diramaikan dengan desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. Warga mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur lokal.
Rincian Anggaran yang Dipertanyakan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga poin utama alokasi anggaran pembangunan fisik tahun 2025 yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat desa:
-Pemeliharaan Jalan Desa: Dialokasikan sebesar Rp67.976.000.
-Pembangunan/Rehabilitasi Drainase & Prasarana Jalan: (Termasuk Gorong-gorong dan Selokan) sebesar Rp86.832.000.
-Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang: Dialokasikan sebesar Rp84.751.000
Total anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut dinilai warga tidak terlihat wujud nyatanya di lapangan.
Masyarakat Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa selama tahun 2025, komunikasi mengenai proyek-proyek tersebut sangat minim. “Kami tidak tahu kapan dikerjakan dan di mana lokasinya. Sebagai warga, kami merasa hak kami untuk mendapatkan infrastruktur yang layak telah terabaikan, ujarnya.
Kekecewaan ini memicu tuntutan luas agar pihak Desa Huta Godang lebih transparan dalam memaparkan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Warga mendesak APH, baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk melakukan audit investigatif guna memastikan apakah ada potensi kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang.
Belum Ada Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Huta Godang maupun Camat Batangtoru belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan warga tersebut. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan perimbangan berita agar persoalan ini menjadi terang benderang.
Kasus ini menambah daftar panjang catatan kritis masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Tapanuli Selatan, yang menuntut integritas tinggi dari para pemangku kebijakan di tingkat desa. (Hendri)
Komentar