TAPANULI SELATAN, SUMUT: analisasiber.com, – Dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2025 di Desa Sigolang, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), memicu gelombang protes dari warga.
Sejumlah masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan awak media kini menyoroti tajam realisasi anggaran yang dinilai tidak transparan dan sarat indikasi penggelembungan (mark-up).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, dugaan penyimpangan tersebut mencakup hampir seluruh bidang penggunaan anggaran tahun 2025.
Item yang paling disoroti masyarakat meliputi Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan Masyarakat.
Secara spesifik, warga mengeluhkan ketidaksesuaian penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), insentif para kader desa, hingga program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Sejumlah kader desa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku merasa dirugikan karena dana yang mereka terima di lapangan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tertera pada dokumen desa.
Selain insentif dan PMT, proyek fisik berupa pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran mencapai Rp283 juta juga memicu polemik.
Proyek tersebut dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memunculkan kecurigaan adanya upaya mencari keuntungan pribadi oleh oknum aparatur desa.
Perwakilan warga Desa Sigolang, HM, mendesak Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk segera turun ke lapangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Kepala Desa Sigolang, Ramadhan Dongoran.”Kami meminta Inspektorat segera turun melakukan pemeriksaan.
Jangan sampai laporan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan hasilnya kepada publik.
Namun jika ditemukan penyimpangan, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas HM.
HM menambahkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di bawah kepemimpinan Ramadhan Dongoran sangat rendah.
Menurutnya, minimnya keterbukaan informasi ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat secara drastis terhadap pemerintah desa, terutama terkait dugaan pengalihan insentif yang hingga kini tidak memiliki penjelasan memadai.
Hingga rilis ini dikeluarkan, Kepala Desa Sigolang, Ramadhan Dongoran, belum memberikan tanggapan resmi maupun klarifikasi terkait berbagai tuduhan dan laporan yang dilayangkan oleh warga serta tim media.(Hendri)
Komentar