Pandeglang | AnalisaSiber.com — Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, kembali mencuat ke ruang publik. Aktivis Sosial Independen (AKSI) secara tegas mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah cakupan dapur MBG Karyasari–Sukaresmi, Senin (19/01/2026).
Desakan tersebut muncul menyusul keluhan sejumlah wali murid terkait kualitas menu makanan yang dibagikan kepada peserta didik. Beberapa orang tua siswa menilai aspek kebersihan dan higienitas makanan belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko kesehatan bagi anak-anak.
Keluhan tersebut mencuat pada Senin (19/01/2026) dan dengan cepat menjadi perhatian masyarakat setempat. Para wali murid berharap pemerintah dapat bersikap tegas dan responsif agar tujuan utama program nasional MBG—yakni pemenuhan gizi seimbang serta jaminan keamanan pangan bagi peserta didik—dapat terealisasi secara optimal.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sekolah. Dalam implementasinya, SPPG sebagai pelaksana teknis memegang peranan krusial, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga pendistribusian makanan yang harus sesuai dengan standar sanitasi dan mutu pangan.
Ketua Aktivis Sosial Independen AKSI, Tubagus Tobi, menegaskan bahwa persoalan kebersihan makanan tidak boleh dipandang sebagai hal sepele. Menurutnya, kelalaian dalam aspek higienitas berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan anak-anak yang merupakan kelompok rentan.
“Program ini menyangkut masa depan dan kesehatan generasi muda. Jika kebersihan serta kualitas makanan diabaikan, maka tujuan Program Makan Bergizi Gratis menjadi tidak relevan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas,” ujar Tubagus Tobi.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait, seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan, untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan serta evaluasi kinerja SPPG di wilayah Sukaresmi, khususnya yang bertanggung jawab atas distribusi menu MBG di Desa Pasirkadu.
Lebih lanjut, Tubagus Tobi menilai langkah evaluasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga. Pengawasan berkelanjutan juga dinilai penting guna mencegah terulangnya persoalan serupa di masa mendatang.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa petugas yang telah menjalankan tugas sesuai prosedur patut diberikan apresiasi. Namun demikian, terhadap pihak yang terbukti lalai atau tidak profesional, perlu dilakukan pembinaan hingga evaluasi kinerja secara tegas.
“Pengawasan ketat serta peningkatan kualitas layanan merupakan keharusan. Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar aman, layak konsumsi, dan memberikan manfaat nyata bagi para siswa,” pungkasnya.
Sumber : Dedi Supandi
Editor : Yudi Sayuti, S.T.
Komentar