Tangerang, Analisasiber.com — Pemerintah Indonesia secara terbuka mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial (Bansos) masih menghadapi persoalan serius terkait ketepatan sasaran di berbagai kelurahan dan desa. Hal ini ditegaskan kembali pada Rabu (26/11/2025) seiring evaluasi terbaru mengenai efektivitas program perlindungan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sekitar 46 persen penerima Bansos tercatat tidak tepat sasaran. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan.
Penyebab Utama Ketidaktepatan Sasaran
Sejumlah faktor menjadi penyebab utama persoalan ini, di antaranya:
- Data DTKS tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala. Banyak nama tidak layak masih tercantum, sementara masyarakat miskin baru belum masuk dalam daftar.
- Adanya penyalahgunaan dana Bansos, termasuk temuan rekening penerima yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online.
Langkah Perbaikan oleh Pemerintah
Untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sedang melakukan sejumlah langkah strategis:
- Penguatan Basis Data Tunggal
Kemensos kini menggunakan basis data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan menciptakan akurasi data yang lebih terukur dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. - Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan
Pemerintah menjalankan program ground check nasional untuk memverifikasi data penerima secara langsung di lapangan, sehingga memastikan keakuratan informasi penerima manfaat. - Penindakan Penyalahgunaan Dana Bansos
Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi rekening penerima. Penerima yang terindikasi menggunakan dana Bansos untuk aktivitas judi online akan dicoret dari daftar. - Fitur Usul dan Sanggah
Pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui fitur usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos, sehingga warga dapat melaporkan penerima yang tidak layak atau mengusulkan nama yang seharusnya mendapatkan bantuan.
Peran Daerah Menjadi Kunci
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa peran pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam memastikan data terus diperbarui mengikuti dinamika sosial di masyarakat.
“DTKS wajib diperbarui secara berkala agar kondisi sosial masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan pendataan dan verifikasi di wilayahnya,” tegasnya.
Pemerintah berharap melalui berbagai langkah perbaikan ini, penyaluran Bansos ke depan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ( Red/Tim ).
Komentar