Tapanuli Selatan, Sumut analisasiber.com, – Penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), tengah menjadi sorotan tajam. Karut-marut distribusi di tingkat pengecer memicu desakan dari kelompok tani agar pemerintah mengevaluasi sistem penyaluran yang ada saat ini.
Persoalan ini mencuat setelah para petani mengeluhkan tingginya harga pupuk subsidi yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan ekonomi petani kecil, terutama saat memasuki musim tanam tahun 2026.
Dugaan Keterlibatan Relasi Kekuasaan
Berdasarkan laporan di lapangan, muncul dugaan bahwa salah satu kios pengecer yang bermasalah dimiliki oleh oknum Kepala Desa (Kades). Nama Rawi Ritonga, anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Fraksi Golkar, turut terseret dalam pusaran isu ini karena disebut-sebut memiliki hubungan kekeluargaan sebagai abang kandung dari pemilik kios tersebut.
Menanggapi hal itu, Rawi Ritonga secara tegas menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Jika benar ditemukan adanya penyimpangan harga yang mencekik petani, saya secara pribadi dan sebagai wakil rakyat mendukung penuh langkah penertiban. Aturan mengenai HET adalah mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk jika kios tersebut dikelola oleh keluarga saya sendiri,” tegas Rawi saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Tepis Beri Perlindungan
Rawi juga menepis anggapan bahwa dirinya memberikan “perlindungan” atau intervensi terhadap bisnis tersebut. Ia justru mendorong instansi terkait dan pihak berwajib untuk segera melakukan audit serta penertiban di lapangan.
“Saya justru meminta instansi terkait untuk segera turun. Jangan sampai petani kita dikorbankan. Kalau ada pelanggaran, silakan ditindak sesuai prosedur yang ada, tidak ada yang kebal hukum,” tambahnya.
Ia menegaskan tidak akan membela pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat, meskipun terdapat ikatan kekeluargaan. Menurutnya, hak petani mendapatkan sarana produksi sesuai aturan adalah hal yang tidak bisa ditawar.
“Kita ingin memastikan petani mendapatkan haknya. Jika ada kios yang bermain harga di atas HET, tentu harus ditindak tegas oleh pihak berwenang,” pungkasnya.
Kondisi ini menambah panjang daftar tantangan sektor pertanian di Tapsel, di mana akses terhadap pupuk subsidi yang terjangkau masih menjadi kendala besar bagi para petani lokal. (Hendri)
Komentar