TAPANULI SELATAN, analisasiber.com, – Polemik rusaknya fisik proyek Rehabilitasi Bendung dan Normalisasi Aek Batang Angkola di Dusun Hasugian, Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan, mendapat sorotan tajam dari kalangan pakar hukum. Kerusakan dini pada proyek senilai Rp699.300.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2026 ini dinilai membutuhkan pembuktian teknis dan penegakan hukum yang objektif guna menepis berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat.
Langkah PPK Menahan PHO Dinilai Tepat Secara Yuridis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Arlan Budi, mengonfirmasi bahwa pihak rekanan telah melaporkan adanya keretakan pada fisik bangunan.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan atau belum memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO).
Pakar hukum RH. Rambe menilai keputusan PPK menahan proses PHO merupakan langkah yuridis yang tepat sebagai bentuk mitigasi risiko tindak pidana korupsi. Merujuk pada Pasal 78 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia jasa yang menyerahkan hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak wajib dikenai sanksi tegas.
“Apabila hasil pekerjaan yang cacat mutu tetap dipaksakan untuk diterima hingga menimbulkan kerugian keuangan negara, pihak-pihak terkait berpotensi dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun,” demikian analisis hukum terkait konstruksi kasus ini.
Desakan Uji Validitas Klaim oleh Tim Ahli Independen
Kerusakan bangunan sebelum masa serah terima ini memantik desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Tapanuli Selatan, segera turun tangan. Kepolisian didorong untuk menggandeng tim ahli teknik independen guna melakukan uji validitas struktur.
Uji validitas klaim tersebut dinilai menjadi instrumen paling krusial untuk membuktikan penyebab kerusakan secara ilmiah. Hasil pemeriksaan teknis ini akan memastikan apakah keretakan murni disebabkan oleh faktor eksternal, atau justru akibat dugaan pengurangan volume material serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan.
Usut Tuntas Klaim Perusakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK)
Selain audit teknis, Polres Tapanuli Selatan juga didorong menyelidiki klaim kontraktor pelaksana, CV Artha Mora Nauli, yang menyebut adanya dugaan perusakan oleh orang tak dikenal (OTK). Penyelidikan mendalam diperlukan untuk menguji validitas klaim tersebut dengan dua konsekuensi hukum:
• Jika klaim terbukti tidak benar: Apabila narasi perusakan oleh OTK hanya dijadikan alibi untuk menutupi kegagalan konstruksi, aparat penegak hukum diminta memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum tindak pidana korupsi.
• Jika perusakan terbukti terjadi: Sebaliknya, apabila ditemukan bukti valid adanya aksi sabotase terhadap fasilitas publik, kepolisian wajib mengusut pelaku dengan menerapkan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang, yang membawa ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Penuntasan kasus ini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas bagi Polres Tapanuli Selatan dalam mengawal penyelamatan keuangan negara. Melalui uji validitas struktur dan penyelidikan yang objektif, kepastian hukum diharapkan dapat ditegakkan berdasarkan alat bukti materiil yang sah tanpa ruang bagi opini sepihak.(Hend)
Komentar