TANGERANG, analisasiber.com, – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 di SMPN 5 Solear, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari publik dan pemerhati kebijakan publik.
Betapa tidak, di tengah keterbatasan fasilitas penunjang belajar bagi 333 siswa, alokasi dana yang terserap justru terpusat secara fantastis pada pos-pos tertentu yang dinilai rawan penyelewengan.
Berdasarkan data rincian penggunaan anggaran tahun 2024, lonjakan paling mencolok terlihat pada Tahap 2, di mana pos pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menyedot anggaran hingga Rp84.213.200. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahap sebelumnya.
Tidak hanya itu, pos pembayaran honor juga menguras anggaran dalam jumlah besar, yakni mencapai Rp46.200.000 pada Tahap 1 dan naik menjadi Rp54.650.000 pada Tahap 2.
Besarnya porsi anggaran pada pos pemeliharaan fisik dan honorarium ini langsung memicu tanda tanya besar dari masyarakat sekitar. Sejumlah warga dan wali murid mendesak pihak sekolah untuk membuka rincian fisik secara transparan, mengingat kondisi riil di lapangan dinilai tidak sebanding dengan gelontoran dana ratusan juta rupiah tersebut.
“Kami selaku masyarakat tentu berhak tahu, perbaikan fisik apa saja yang dilakukan sampai menghabiskan dana lebih dari Rp84 juta dalam satu tahap? Jangan sampai anggaran perbaikan sekolah hanya dijadikan celah formalitas untuk menyerap dana tanpa ada asas manfaat yang jelas bagi siswa,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya, Minggu (25/10/2026).
Keluhan serupa juga disuarakan oleh para orang tua murid.
Mereka mengeluhkan minimnya keterbukaan pihak sekolah dalam mengelola dana bantuan negara tersebut.
Padahal, dengan total alokasi dana yang diterima pada Tahap 1 sebesar Rp184.815.000 (dengan realisasi total Rp144.858.200) serta Tahap 2 yang mencapai Rp184.815.000 (dengan realisasi total Rp224.371.800), seharusnya mutu dan fasilitas penunjang pendidikan di SMPN 5 Solear bisa jauh lebih optimal.
Menanggapi polemik ini, aktivis dan pemerhati Asep Supriatna SH., memberikan pernyataan tegas dan kritikan keras terhadap pengelolaan anggaran negara di instansi pendidikan tersebut.
Menurutnya, Dana BOS merupakan instrumen penting dari negara yang bertujuan langsung untuk mendongkrak mutu pendidikan siswa, bukan sekadar ajang penyerapan anggaran di atas kertas melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kerap luput dari pengawasan ketat.
”Dana BOS ini uang rakyat.
Ketika pos pemeliharaan sarana dan prasarana melonjak hingga menelan puluhan juta rupiah, sementara di sisi lain ada pos pengembangan perpustakaan atau asesmen yang timpang, ini wajib diuji kebenarannya di lapangan.
Aparat penegak hukum dan instansi terkait harus turun tangan mengaudit SPJ SMPN 5 Solear agar tidak ada indikasi mark-up atau laporan fiktif,” tegas Asep Supriyatna.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SMPN 5 Solear belum memberikan keterangan resmi atau hak jawab terkait rincian penggunaan anggaran yang menuai polemik di tengah masyarakat ini.
Publik kini mendesak adanya transparansi total demi terciptanya tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Tangerang.(Nedi)
Komentar