ANALISASIBER.COM
TAPANULI TENGAH – Pelaksanaan proyek peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas Sibuluan–Aek Horsik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), mendapat sorotan dari kalangan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah.
Proyek yang dikerjakan PT Machasa Valentino Perkasa (PT MVP) tersebut memiliki nilai kontrak Rp23.502.575.620. Pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor 620/523/UPTDBMCK-SBG/KPA/VI/2026 tertanggal 3 Juni 2026, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender dan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.
Sorotan antara lain disampaikan Wakil Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerja Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Imanuel Batee, ST. Ia meminta pelaksanaan pekerjaan benar-benar mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis dan ketentuan dalam kontrak.
“Kita selaku penggiat pengawasan proyek pemerintahan di berbagai instansi di daerah ini sangat menyayangkan cara kerja yang dilakukan rekanan Dinas Bina Marga Sumut,” ujar Imanuel kepada wartawan di Sibuluan, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak rekanan semestinya memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi, termasuk menyediakan papan informasi keselamatan konstruksi, alat pelindung pekerja dan alat pelindung diri (APD).
APD tersebut, kata Imanuel, antara lain helm keselamatan, masker, sepatu boot dan rompi keselamatan. Ia juga mempertanyakan jaminan atau asuransi keselamatan bagi para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Termasuk personel keselamatan konstruksi untuk petugas pengatur lalu lintas guna pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Dari semua yang saya jelaskan itu, pemerintah menganggarkan sekitar Rp114.895.000,” katanya.
Selain aspek keselamatan kerja, Imanuel juga menyoroti pekerjaan minor berupa pemasangan parit. Ia mengaku melihat proses pemasangan batu dilakukan ketika masih terdapat air di sepanjang lokasi pekerjaan.
“Untuk pekerjaan minor yang saat ini dikerjakan, yakni pemasangan parit, di lapangan terlihat pihak rekanan saat melaksanakan pemasangan batu tidak terlebih dahulu melakukan pengeringan air di sepanjang pekerjaan. Dari situ kita mempertanyakan mutu dan kekuatan pemasangan batu, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan pekerjaan, khususnya pada pekerjaan mayor yang memiliki nilai anggaran cukup besar.
“Untuk pekerjaan mayornya nanti akan kita ikuti pelaksanaannya, seperti lapis pondasi agregat Kelas A dan lapisan agregat Kelas B yang anggarannya sekitar Rp6.671.393.172,” katanya.
Selain pekerjaan pondasi, pengawasan juga akan dilakukan terhadap pekerjaan perkerasan jalan, mulai dari lapis resap pengikat aspal cair, lapis perekat aspal cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC), hingga penggunaan bahan anti pengelupasan.
“Dari sekian pekerjaan itu pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp11.894.858.205 dan semuanya akan tetap kita kontrol pengerjaannya,” beber Imanuel.
Ia menambahkan, pengawasan akan dilakukan hingga pekerjaan pengaspalan selesai. Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan keselamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Kita akan tetap awasi kegiatan pengaspalan jalan milik Pemprov Sumut itu dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Apakah seluruh pekerja yang dipekerjakan benar-benar memiliki asuransi dan apakah nantinya pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi serta RAB,” tandasnya.
Sementara itu, Kacabdis UPTD BMCK Kota Sibolga, Hariadi, yang coba dikonfirmasi wartawan di kantornya terkait sorotan tersebut belum berhasil ditemui.
Sorotan tersebut masih berupa pernyataan dari pihak pengawas masyarakat. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, diperlukan pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang berwenang.(Sep)
Komentar