KABUPATEN TANGERANG | Analisasiber.com — Sejumlah Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Tangerang kompak memilih bungkam saat dimintai klarifikasi terkait pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di wilayah masing-masing. Program tersebut sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tergolong rentan gizi kurang atau buruk.
Namun, keseragaman sikap diam para Kapus itu justru menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pasalnya, hingga batas waktu yang ditetapkan, tidak satu pun Kapus memberikan jawaban resmi atas surat klarifikasi yang dikirim LSM Geram Banten Indonesia.
Ketua Umum LSM Geram Banten Indonesia, H. Alamsyah, M.K, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi permintaan klarifikasi kepada seluruh Puskesmas terkait pelaksanaan dan realisasi program PMT di tingkat kecamatan.
“Kami hanya ingin memastikan transparansi dan penggunaan anggaran PMT yang berasal dari uang negara. Namun sampai tenggat waktu yang kami berikan, belum ada satu pun Kapus yang memberikan tanggapan,” ujar H. Alamsyah kepada Analisasiber.com, Rabu, (12/11/2025).
Menurutnya, sikap diam tersebut menimbulkan dugaan adanya kurangnya keterbukaan informasi publik. Terlebih, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, para Kapus disebut mendapat instruksi dari Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis) Kabupaten Tangerang agar tidak memberikan keterangan langsung kepada pihak luar, termasuk lembaga masyarakat.
“Kami menyayangkan adanya arahan untuk tidak memberikan klarifikasi. Padahal surat kami resmi dan sesuai prosedur. Ini justru menimbulkan kesan seolah ada sesuatu yang disembunyikan,” imbuhnya.
H. Alamsyah menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Bupati Tangerang dan Inspektorat Daerah untuk meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program PMT, termasuk soal dugaan pelanggaran administrasi dan lemahnya transparansi publik di lingkungan Dinas Kesehatan.
“Kami tidak menuduh, tapi meminta klarifikasi dan transparansi. Jika tidak ada yang disembunyikan, semestinya Dinas Kesehatan bisa terbuka. Program PMT ini penting untuk masyarakat, jadi harus dikelola dengan akuntabel,” tegasnya.
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Namun tanpa adanya keterbukaan dan pengawasan publik, pelaksanaan program ini dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
“Kami berharap Bupati Tangerang turun langsung meninjau dan memastikan pelaksanaan PMT berjalan sesuai pedoman, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup H. Alamsyah.
🖋️ Sumber : Ketum DPP.Gram
📍 Editor: Yudi Sayuti
📢 Diterbitkan oleh: PT Global Suara Siber
🌐 Analisasiber.com – Cepat dan Akurat
Komentar