Pandeglang – analisaisiber.com — Sejumlah wali murid di Kecamatan Sukaresmi mulai menyampaikan keluhan terkait kualitas Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa di sejumlah SMP Negeri wilayah tersebut. Sorotan terutama mengarah pada pengelolaan dapur oleh Satuan Petugas Pemberi Gizi (SPPG) MBG di Desa Karyasari, Kabupaten Pandeglang. Keluhan ini mencuat pada Minggu (7/12/2025) dan kini menjadi perhatian publik.
Ketua Jurnalis Banten Bersatu (JBB), Kasman, menegaskan bahwa aduan orang tua merupakan sinyal serius bahwa pelaksanaan program MBG perlu segera dievaluasi. Ia menekankan bahwa kritik tidak ditujukan kepada siswa, melainkan kepada pengelola dapur MBG yang diduga tidak menjalankan tugas sesuai pedoman dan standar yang berlaku.
“SPPG seharusnya memastikan menu makanan sesuai standar gizi pemerintah. Namun dari keluhan yang kami terima, dugaan kuat menunjukkan bahwa kualitas sajian belum memenuhi pagu maupun spesifikasi teknis yang ditetapkan,” ujar Kasman.
Dugaan Unsur Bisnis dalam Penentuan Menu
Kasman juga menyoroti adanya dugaan unsur bisnis dalam penyusunan dan penentuan menu makanan. Jika benar terjadi, hal itu dapat berpengaruh pada turunnya kualitas bahan yang digunakan dan tidak sebanding dengan besaran anggaran negara yang dialokasikan untuk setiap siswa.
Sejumlah wali murid mengungkap bahwa nilai bahan makanan yang disajikan setiap hari diduga tidak mencapai standar Rp10.000 per ompreng, sehingga dipertanyakan apakah menu tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak mereka.
“Menu terlihat monoton dan kurang variatif. Ini harus jadi perhatian serius karena MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, tetapi menyangkut kesehatan dan tumbuh kembang anak,” ujar salah satu wali murid.
Minimnya Respons dari Pihak SPPG
Selain masalah kualitas, Kasman menyayangkan kurangnya keterbukaan dari pihak SPPG Desa Karyasari. Upaya media untuk melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp disebutkan hanya dibaca tanpa adanya balasan.
Hal ini menimbulkan kesan kurang profesional dan tidak transparan, padahal SPPG merupakan pelaksana program yang menyangkut kepentingan publik.
“Sebagai pelaksana program pemerintah, SPPG seharusnya siap memberikan klarifikasi kapan pun dimintai. Keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas publik,” tegas Kasman.
Pemerintah Daerah Diminta Turun Tangan
Melihat banyaknya sorotan, JBB mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Sukaresmi. Evaluasi tersebut perlu menyasar seluruh aspek mulai dari pengelolaan dapur, pengadaan bahan baku, kualitas menu, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera memanggil seluruh pihak terkait. Jika ada kekeliruan, perbaiki. Jika ada penyimpangan, tindak sesuai aturan,” tegas Kasman.
Harapan Wali Murid
Para wali murid berharap evaluasi dilakukan secara transparan agar tujuan utama program MBG benar-benar tercapai, yaitu memberikan asupan bergizi, aman, dan layak bagi seluruh pelajar di Kabupaten Pandeglang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Desa Karyasari belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang mengemuka.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan informasi awal dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Liputan | AnalisaSiber
Komentar