Tapanuli Selatan, Sumut: analisasiber.com, – Ada masa ketika seorang pejabat merasa terganggu bukan oleh temuan auditor, melainkan oleh orang yang menanyakan temuan itu. Peristiwa di lingkungan Dinas Kesehatan Tapsel beberapa hari terakhir memperlihatkan bagaimana sebuah pertanyaan dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap mengganggu ketenteraman kekuasaan.
Ketika wartawan menanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan, tercatat pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 18 paket proyek rehabilitasi Puskesmas dan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pardomuan di Angkola Selatan hingga Mosa Gunung Baringin di kecamatan paling timur.
Total nilai anggaran? Mencapai angka fantastis: puluhan miliar rupiah dari APBD 2025., respons yang muncul justru bukan penjelasan mengenai substansi persoalan, melainkan ketegangan yang menggeser arah pembicaraan.
Publik kemudian tidak lagi berbicara mengenai spesifikasi pekerjaan atau tindak lanjut rekomendasi auditor, melainkan mengenai hubungan antara pejabat dan pertanyaan.
Dalam demokrasi, pergeseran semacam ini selalu menarik karena sering kali lebih banyak menjelaskan kondisi sebuah institusi dibandingkan angka-angka dalam laporan audit itu sendiri.
Sebuah laporan pemeriksaan dapat berbicara mengenai administrasi, tetapi respons terhadap laporan itu sering kali berbicara mengenai budaya kekuasaan.
“Terlalu jahat. Siapa nama kamu?”
Kalimat itu mungkin lahir dari kelelahan, tekanan pekerjaan, atau kejengkelan sesaat. Namun begitu diucapkan di ruang publik, ia berhenti menjadi urusan pribadi dan berubah menjadi simbol.
Ia memperlihatkan betapa tipis batas antara kekuasaan yang bersedia diawasi dan kekuasaan yang mulai merasa terganggu oleh pengawasan itu sendiri. Dalam politik, kata-kata yang diucapkan di bawah tekanan sering kali justru memperlihatkan cara sebuah kekuasaan memahami dirinya sendiri.
Padahal laporan hasil pemeriksaan BPK bukan gosip politik, bukan kabar burung media sosial, dan bukan pula serangan personal kepada seorang pejabat. Ia merupakan dokumen negara yang lahir melalui mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari pajak masyarakat digunakan sebagaimana mestinya.
Ketika auditor negara menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, negara secara otomatis menuntut penjelasan atas temuan tersebut.
Dalam titik itulah pers bekerja. Wartawan tidak sedang berbicara atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama masyarakat yang tidak memiliki kesempatan berdiri di hadapan pejabat dan mengajukan pertanyaan yang sama.
Apa yang sebenarnya terjadi terhadap uang publik yang dikelola atas nama kepentingan publik? Mengapa temuan itu muncul? Apa langkah perbaikannya? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan ancaman bagi pemerintahan yang sehat, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaganya tetap sehat.
Demokrasi tidak pernah menuntut pejabat untuk selalu benar. Demokrasi hanya meminta agar kekuasaan bersedia menjelaskan dirinya sendiri.(Hendri)
Komentar