DKI Jakarta – Analisasiber.com
Puluhan ribu Kepala Desa (Kades) dari berbagai daerah di Indonesia dikabarkan tengah merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas belum cairnya Dana Desa Non-Earmark Tahap II Tahun 2025, yang seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
Keterlambatan pencairan dana tersebut dinilai telah menghambat berbagai program prioritas desa, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurut informasi yang dihimpun Analisasiber.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyalurkan dana tersebut karena masih menunggu penyesuaian regulasi terkait kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Penyesuaian ini disebut memengaruhi mekanisme penyaluran dana sehingga berdampak pada ribuan desa di seluruh Indonesia.
Kondisi ini memicu keluhan dari para Kepala Desa, karena banyak program yang telah direncanakan tidak dapat berjalan optimal tanpa kepastian anggaran.
Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak Kemenkeu untuk segera mempercepat proses pencairan Dana Desa Non-Earmark Tahap II. Apdesi juga meminta Komisi XI DPR RI untuk ikut mendorong pemerintah agar memberikan kepastian jadwal pencairan dalam waktu dekat.
Apdesi menegaskan bahwa penundaan ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat desa, mengingat sebagian besar program pembangunan sangat bergantung pada dana tersebut.
Aksi demonstrasi para Kepala Desa di Istana Negara dijadwalkan akan digelar jika pemerintah tidak segera memberikan solusi konkret atau jadwal pasti pencairan dalam waktu dekat.
🖋️ Reporter: Kepala Kabiro Endo
📍 Editor: Yudi Sayuti
📢 Diterbitkan oleh: PT Global Suara Siber
🌐 Analisasiber.com – Cepat dan Akurat
Komentar