Pandeglang, Banten,| Analisasiber.com – Ramainya pemberitaan serta keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Mahasiswa Melawan (GPMM) Kabupaten Pandeglang, Rohmat, angkat bicara. Hal tersebut disampaikan saat dirinya ditemui di Kantor Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Selasa (27/1/2026).
Rohmat menegaskan, kehadirannya bertujuan untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan dan pengawasan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
“Program MBG merupakan program yang sangat baik dan berpihak kepada masyarakat. Namun akan sangat disayangkan apabila dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan,” ujar Rohmat.
Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul di lapangan mengindikasikan adanya dugaan kurang optimalnya peran pengawasan dari instansi terkait. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuka ruang penyalahgunaan program untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami menduga pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengawasan belum menjalankan fungsinya secara maksimal, bahkan terkesan menutup mata. Program ini jangan sampai tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rohmat secara khusus menyoroti peran sejumlah instansi. Ia menduga Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap standar kesehatan dan gizi makanan, termasuk minimnya inspeksi dan monitoring kualitas makanan yang disajikan.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dinilai belum maksimal dalam memastikan keamanan serta mutu bahan pangan. Sementara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disebut belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok dapur atau pelaku usaha pangan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG di tingkat desa dan kelurahan.
“Bappeda seharusnya memastikan program ini selaras dengan perencanaan pembangunan daerah serta terintegrasi dengan program lainnya. Begitu juga Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang yang kami duga belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal,” lanjutnya.
Sebagai bentuk komitmen, GPMM menyatakan siap mengawal pelaksanaan Program MBG hingga ke tingkat desa dan kelurahan. GPMM juga membuka ruang kolaborasi dengan kepala desa atau lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga desa sebagai pengawas partisipatif.
“Kami akan terus memastikan tim pelaksana dapur MBG menerapkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, agar tujuan utama program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Rohmat.
Penulis: Dedi
Kabiro Kabupaten Pandeglang
Komentar