PADANGSIDIMPUAN, SUMUT: analisasiber.com, – Kinerja Kepala Desa (Kades) Huta Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Himan Bandaharo Matondang, kini tengah menjadi sorotan tajam.
Sebanyak 183 warga desa mendesak pihak kecamatan untuk segera mengevaluasi kinerja Kades yang dinilai tidak efektif, abai terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta dinilai lalai dalam melayani masyarakat.
Keresahan warga dipicu oleh minimnya andil Kades dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Perwakilan warga Desa Huta Lombang, berinisial MN, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan desa saat ini.
Selain pelayanan yang tidak maksimal, warga menduga adanya praktik nepotisme di lingkungan aparatur desa.”Istri Kepala Desa merangkap menjadi Bendahara di Desa Huta Lombang.
Dialah yang menggaji para kader, bukan bendahara desa yang sah. Akibatnya, perhatian terhadap tata kelola desa berkurang dan pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal,” ujar MN dengan nada kesal.
Infrastruktur Asal-asalan dan Proyek MangkrakKekesalan warga kian memuncak melihat buruknya kualitas pembangunan fisik infrastruktur desa yang bersumber dari Dana Desa.
Proyek fisik berupa rabat beton dan gorong-gorong dinilai dikerjakan secara asal-asalan, tidak layak pakai, dan bentuk bangunannya tidak beraturan atau rusak parah.”Ini sangat merugikan kami selaku warga desa.
Dana Desa yang seharusnya memajukan infrastruktur dan ekonomi masyarakat justru dipergunakan asal-asalan.
Bahkan, proyek fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sampai saat ini belum selesai dan masih dalam tahap pengerjaan.
Kami mempertanyakan mengapa ini tidak menjadi temuan Inspektorat Padangsidimpuan,” pungkas MN.
Warga menegaskan, jika pihak kecamatan tidak segera mengambil tindakan nyata untuk mengevaluasi kinerja Kades, mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan.
SIKAP-SU Desak Inspektorat Bertindak Tegas
Menanggapi konflik ini, Ketua Lembaga Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah (SIKAP-SU) Sumatera Utara, IMM, menyayangkan lemahnya pengawasan di tingkat desa.
Ia mendesak pihak Inspektorat Kota Padangsidimpuan untuk lebih giat dan transparan dalam melakukan audit anggaran desa agar tidak merugikan keuangan negara.
“Masalah desa di Padangsidimpuan terkesan selalu ditutup-tutupi oleh oknum tertentu yang berkepentingan.
Kasus di Desa Huta Lombang ini harus diusut tuntas agar tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun keuangan negara,” tegas IMM.
IMM juga menyentil sikap kepemimpinan Kades Huta Lombang. “Jika memimpin dan berbicara kepada masyarakat sesuka hatinya, lebih baik tinggalkan jabatan tersebut agar dijalankan oleh orang lain yang mampu. Jangan sampai kepentingan desa terabaikan karena Kades hanya menjadi penonton,” tambahnya.
Kades Huta Lombang Blokir Kontak Wartawan
Hingga rilis ini diturunkan, Kepala Desa Huta Lombang, Himan Bandaharo Matondang, belum memberikan keterangan resmi.
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan singkat WhatsApp untuk memberikan klarifikasi, nomor seluler wartawan justru diblokir oleh yang bersangkutan.(Hendri)
Komentar