Tapsel, Sumut: analisasiber.com, – Indikasi adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi warga oleh oknum kepala desa, dikecamatan marancar mulai terkuak.
Berdasarkan hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah Sumatera Utara (LSM SIKAP-SU) ditemukan beberapa kejanggalan yang sudah dilakukan kepala desa di Kecamatan Batangtoru.
Hal tersebut diperkuat pengakuan salah seorang KPM di desa yang tidak mau disebutkan jatidirinya, Ia mengatakan, hanya menerima BLT-Dana Desa sebanyak dua kali.
oknum Kades berinisial PMS diduga telah merekayasa data penerima BLT-Desa dimana beberapa masyarakat awalnya mendapat BLT- Desa namun akhirnya tidak menerima sama sekali, dengan alasan dikeluarkan dari daftar setelah ada pengurangan jumlah penerima BLT dari DD tahun sebelumnya.
Aparat Penegak Hukum APH agar melakukan mediasi kepada masyarakat menyikapi persoalan duagan Penyaluran BLT-Desa yang tidak tepat sasaran di desa tersebut..
Kami meminta seluruh stake holder agar kiranya dapat menyelesaikan segenap persoalan di desa tersebut terkait seputar ketepatan sasaran bantuan dan dugaan keberpihakan dalam penyaluran BLT-Dana Desa yang Ada dengan cara melakukan :
1.Dugaan Markup anggaran di tahun 2023-2024
2.Dugaan memanipulasi dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk pemeriksaan inspektorat dengan cara membuat kuitansi.
3.Dugaan adanya kegiatan fiktif tahun 2023-2024
4.Dugaan penyesuaian APBDES dan RAB menyamai dokumen laporan pertanggung jawaban LPJ antara pembelian barang di toko dsb
5.Dugaan melaksanakan kegiatan yg anggarannya di bengkakkan untuk meraup keuntungan yang besar Sehingga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.
Publik menanti klarifikasi langsung dari Kades untuk menjawab pertanyaan seputar ketepatan sasaran bantuan dan dugaan keberpihakan dalam penyaluran BLT-Desa. (Tim)
Komentar