Pandeglang, Analisasiber.com – Warga Kabupaten Pandeglang melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, masyarakat menyampaikan keresahan sekaligus kekecewaan terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Pandeglang yang dinilai sarat dengan dugaan praktik korupsi, lemahnya pengawasan, serta adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum.
Dugaan yang Disoroti Warga
Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam surat terbuka ini antara lain:
- Pengelolaan Dana Desa
Masih ditemukan badan usaha desa yang tidak direalisasikan dengan baik dengan konsep usaha yang dinilai tidak jelas. - Rapat Fiktif di Tingkat Desa
Warga menuding adanya rapat-rapat formalitas yang tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat, bahkan diduga terjadi pemotongan honor peserta rapat. - Pembangunan Fisik
Diduga terdapat pemotongan terhadap upah tenaga kerja harian (HOK) yang tidak sesuai dengan standar pada Surat Perintah Kerja (SPK). - Dana Bantuan Sosial
Banyak bantuan disebut tidak tepat sasaran serta rawan diselewengkan. - Lemahnya Pengawasan
Diduga ada oknum pengawas maupun aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran sehingga pelanggaran tidak ditindak tegas.
Tuntutan Masyarakat
Melalui surat terbuka tersebut, masyarakat Pandeglang menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Presiden diminta mengusut tuntas dugaan korupsi dengan membentuk tim audit keuangan desa yang independen, transparan, dan berintegritas.
- Memperketat sistem pengawasan di tingkat desa dengan melibatkan KPK atau lembaga independen lain.
- Melibatkan pihak kepolisian dan TNI dalam setiap proyek pembangunan desa untuk mencegah praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
- Mendesak Bupati Pandeglang, Irna Narulita, segera melakukan rotasi pejabat di tingkat kabupaten maupun kecamatan, khususnya di DPMPD, Inspektorat, dan bidang pembangunan, dengan menempatkan sosok yang jujur, bersih, dan kompeten.
Harapan Rakyat Pandeglang
Warga berharap surat terbuka ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo serta lembaga penegak hukum. Mereka menegaskan bahwa aspirasi tersebut lahir dari keresahan rakyat yang mendambakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan berkeadilan.
“Semoga Bapak Presiden mendengar apa yang menjadi aspirasi kami, rakyat Pandeglang. Kami ingin pemerintahan yang bebas dari korupsi, adil, dan berpihak pada masyarakat,” demikian bunyi penutup surat terbuka tersebut.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Yudi Sayuti – Kaperwil Provinsi Banten Media Analisa Siber
Diterbitkan oleh: PT Global Suara Siber
Komentar