Reuni Dua Dua, Guncang Pangkep: Ribuan Warga Desak Anggota DPRD Ramli Minta Maaf atas Pernyataan Kontroversial
PANGKEP, ANALISASIBER. COM, 22 April 2025 — Ribuan warga memadati Tugu Bambu Runcing, ikon perjuangan masyarakat Pangkep, dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Reuni Dua Dua”. Aksi ini merupakan reaksi atas pernyataan kontroversial anggota DPRD Pangkep, Ramli, yang terekam dalam sebuah video dan beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Ramli terdengar mengatakan, “Jangankan satu Bupati, saya tidak takut dua Bupati,” yang dianggap mencoreng wibawa kepala daerah.
Didorong oleh rasa solidaritas dan kepedulian terhadap etika pemerintahan, massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat—termasuk Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila, serta relawan sipil—berkumpul dan melakukan long march menuju kantor DPRD di Jl. Cendana Timur, Kecamatan Pangkep.
Setibanya di kantor DPRD, massa menemukan gerbang tertutup. Namun, karena lokasi tersebut diyakini sebagai “Rumah Rakyat”, mereka memaksa masuk ke halaman untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Aksi berlangsung dengan semangat tinggi namun tetap dalam koridor damai.
Para pengunjuk rasa membawa tiga tuntutan utama. Mereka mendesak agar Ramli menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bupati, keluarga, serta para pendukungnya. Mereka juga meminta agar partai politik tempat Ramli bernaung segera melakukan evaluasi terhadap keanggotaannya. Selain itu, massa mendesak Badan Kehormatan DPRD agar segera menindaklanjuti laporan dan mengambil sikap tegas terhadap pernyataan tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, H. Haris Gani, turun langsung menemui massa dan membuka dialog bersama sepuluh perwakilan demonstran. Hadir dalam pertemuan itu tokoh-tokoh penting seperti mantan Bupati Pangkep H. Samsuddin A. Hamid, Prof. Alwi Fatahilla dari Laskar Merah Putih, serta perwakilan dari Pemuda Pancasila dan unsur masyarakat lainnya.
Dalam forum tersebut, H. Samsuddin menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bugis seperti Sipakatau dan Sipakalebbi sebagai fondasi kebersamaan dan harmoni di tengah masyarakat. Ia juga berharap agar momentum ini menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat publik untuk lebih menjaga lisan dan sikap.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas nama lembaga, serta berkomitmen bahwa Badan Kehormatan akan segera menindaklanjuti kasus ini sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebagai simbol itikad baik dan komitmen moral, Ketua DPRD bersama sejumlah anggota menandatangani selembar kain putih di hadapan massa. Kain tersebut menjadi penanda bahwa lembaga legislatif siap bertanggung jawab dan terbuka terhadap suara rakyat.
Aksi ini menjadi cermin kuatnya kontrol sosial masyarakat Pangkep terhadap pejabat publik, serta penegasan bahwa etika, sopan santun, dan rasa hormat terhadap lembaga negara adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
ST. AISYAH
Komentar