ANALISASIBER.COM
SIBOLGA – Proyek rehabilitasi gedung SMP Negeri 8 Sibolga dengan pagu anggaran mencapai Rp5.802.820.000 menuai sorotan tajam. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut kini dipertanyakan, menyusul temuan pekerja yang beraktivitas di ketinggian tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) serta persoalan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang telah terlewati.
Berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh, terlihat seorang pekerja menaiki tangga kayu untuk melakukan pekerjaan di bagian atas bangunan. Ironisnya, pekerja tersebut tampak tidak menggunakan helm keselamatan, sabuk pengaman (full body harness), maupun sepatu pelindung kerja.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek. Padahal, pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh dianggap sepele.
Antonius (44), warga Kota Sibolga, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian terhadap keselamatan pekerja. Menurutnya, besarnya anggaran proyek semestinya diikuti dengan pengawasan ketat, termasuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan sesuai standar.
“Lihat pekerja naik tangga kayu di ketinggian, badan tidak pakai baju, tidak ada helm, tidak ada sabuk pengaman. Kalau terjatuh, siapa yang bertanggung jawab? Ini proyek sekolah, anggaran sudah besar, tetapi K3 seolah-olah tidak dianggap penting,” tegas Antonius, Sabtu 21 November 2026.
Persoalan tidak berhenti pada penerapan K3. Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, pekerjaan rehabilitasi tersebut dimulai pada 13 Juni 2026 dengan batas waktu penyelesaian 30 Oktober 2026.
Namun, hingga 21 November 2026, batas waktu yang tercantum telah terlewati. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai progres pekerjaan, penyebab keterlambatan, serta apakah pihak pelaksana telah memperoleh persetujuan perpanjangan waktu sesuai ketentuan kontrak.
Publik pun berhak mengetahui apakah keterlambatan tersebut telah dievaluasi oleh pihak terkait dan apakah terdapat konsekuensi kontraktual terhadap penyedia jasa apabila keterlambatan terjadi tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Antonius meminta instansi terkait tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
“Kami minta hasil pemeriksaan dipublikasikan secara transparan. Jangan sampai ada korban kecelakaan kerja baru instansi bergerak. Nyawa pekerja dan keamanan lingkungan sekolah tidak boleh dikorbankan demi selesainya proyek,” harapnya.
Sebagai proyek konstruksi yang menggunakan anggaran miliaran rupiah, penerapan K3 bukan sekadar formalitas administratif. Keselamatan pekerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana pekerjaan, termasuk memastikan ketersediaan dan penggunaan APD serta pengawasan terhadap aktivitas berisiko tinggi.
Ketentuan mengenai keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, antara lain Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 14 huruf c.
Karena itu, pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penerapan K3, pengawasan penggunaan APD, serta langkah pencegahan kecelakaan kerja di lokasi proyek.
Selain itu, instansi teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan rehabilitasi SMPN 8 Sibolga juga perlu menjelaskan progres pekerjaan, alasan terlampauinya batas waktu kontrak, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.
Jangan sampai proyek rehabilitasi yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan persoalan keselamatan pekerja dan ketidakjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab tidak boleh berhenti pada papan informasi proyek. Anggaran miliaran rupiah harus sejalan dengan mutu pekerjaan, ketepatan waktu, dan keselamatan setiap pekerja.(RM/SL)















Komentar