Pemkab Pangkep Gelar Forum Komunikasi Masyarakat, Bahas Peningkatan Layanan Mal Pelayanan Publik
ANALISASIBER. COM. PANGKEP – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pangkep”, Kamis (25/9/2025), di ruang rapat Wakil Bupati.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, Hj. Suriani, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, terpadu, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta dalam satu lokasi, yaitu Mal Pelayanan Publik,” ujar Suriani.
Ia menjelaskan, Forum Komunikasi Masyarakat telah rutin digelar sejak tahun 2023 dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Forum ini tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai wadah konsultasi publik untuk menyelaraskan kebijakan dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan.
“Tujuannya antara lain adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan, menyelaraskan kebijakan layanan, serta meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan publik,” jelasnya.
Meski MPP Pangkep telah beroperasi sejak 2022, sejumlah tantangan masih dihadapi. Di antaranya, belum semua instansi membuka layanan aktif di MPP, pemanfaatan tanda tangan digital yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengisian survei kepuasan layanan secara daring, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung.
Suriani menambahkan, integrasi standar pelayanan dan SOP antarinstansi juga masih perlu ditingkatkan. Karena itu, forum ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret guna menyempurnakan penyelenggaraan MPP ke depan.
“Kita ingin pelayanan publik di Pangkep berjalan lebih cepat, mudah, terjangkau, dan tetap memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Perizinan DPMPTSP, Hamzah, menyampaikan bahwa saat ini MPP Pangkep telah menyediakan 130 jenis layanan publik yang tersebar di 17 loket layanan. Sejak resmi diluncurkan pada 2022, keberadaan MPP telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat.
“FKM ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja pelayanan, sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat guna peningkatan layanan ke depan,” ucap Hamzah.
Dalam forum ini, sejumlah masukan disampaikan oleh peserta, antara lain perlunya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas, serta penguatan kapasitas pelayanan berbasis teknologi informasi.
Muh. Ridwan
Komentar