Tangerang,|AnalisaSiber.com Rabu,20 Agustus 2025 – Pemerintahan PrabowoGibran saat ini menjadi pusat sorotan publik. Berbagai kalangan, baik masyarakat maupun media, menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial serta janji-janji politik yang belum terealisasi.
Salah satu kebijakan yang paling banyak menuai kritik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski dijanjikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, implementasi program ini dianggap belum merata dan efektivitasnya dipertanyakan. Banyak daerah melaporkan belum tersentuh program tersebut.
Kebijakan lain yang tak kalah menuai kekecewaan adalah Perumahan Subsidi Murah. Program yang awalnya digadang-gadang sebagai upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil, justru dibatalkan secara sepihak. Keputusan ini memupus harapan jutaan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Koperasi Merah Putih juga tak lepas dari kritik. Transparansi anggaran dan pengelolaannya dipertanyakan, bahkan menimbulkan kecurigaan publik akan adanya potensi penyalahgunaan dana.
Yang paling mengkhawatirkan adalah kebijakan terkait Pengelolaan Pertambangan Nikel di Raja Ampat. Eksploitasi besar-besaran yang sudah menyebabkan deforestasi lebih dari 500 hektare dinilai berpotensi menjadi bencana ekologis jangka panjang, menghancurkan ekosistem serta merugikan masyarakat adat setempat.
Pertanyaan besar kini muncul: Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan-kebijakan ini? Apakah pemerintahan Prabowo–Gibran benar-benar mampu memenuhi harapan rakyat, atau justru hanya memperlihatkan wajah politik yang sarat kepentingan?
Masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, serta tindakan nyata dari pemerintah untuk membuktikan komitmen mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, bukan sekadar janji politik.
(3d/red)
Komentar