ANALISASIBER.COM
TAPANULI TENGAH – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui adanya kelalaian dari pihak Kementerian PU dalam penanganan banjir di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengakuan tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir serta pekerjaan tanggul sementara di Aek Silaga-laga, Kelurahan Sipange, sekaligus meninjau proyek pengendali banjir di Kelurahan Hutanabolon, Rabu (29/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, Komandan Korem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, serta Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Dody menjelaskan bahwa selama ini pemerintah pusat lebih memfokuskan penanganan banjir di Kelurahan Hutanabolon karena masuk dalam proyek nasional pengendalian banjir. Sementara itu, persoalan banjir di Sipange belum teridentifikasi sebagai bagian dari penanganan yang menjadi prioritas.
“Sebetulnya sungai ini merupakan kewenangan kabupaten, sedangkan Aek Silaga-laga merupakan kewenangan provinsi. Jadi memang kita salah karena sejak awal tidak pernah mengidentifikasi ini sebagai satu masalah,” ujar Dody.
Ia mengungkapkan, pihaknya baru memperoleh laporan mengenai banjir besar yang melanda Kelurahan Sipange pada Sabtu, 18 Juli 2026. Menurutnya, dampak banjir tersebut bahkan disebut lebih besar dibandingkan bencana banjir dan longsor yang pernah terjadi pada 25 November 2025 di wilayah yang sama.
Setelah menerima laporan dari Kepala Balai, Dody langsung menginstruksikan agar penanganan segera dilakukan. Meski demikian, ia mengakui bahwa karena lokasi tersebut bukan merupakan kewenangan nasional, proses penanganannya memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Dalam peninjauan itu, Menteri PU juga memastikan pemerintah akan melakukan peninggian saluran air serta memperbesar gorong-gorong di Sipange agar aliran air menuju Sungai Aek Silaga-laga dapat mengalir lebih lancar.
“Nanti yang sedang kita pijak ini akan ditinggikan supaya gorong-gorongnya lebih besar. Dengan begitu, jika debit air meningkat, alirannya bisa lebih lancar menuju sungai,” katanya.
Menurut Dody, konsep penanganan banjir di Sipange akan dibuat serupa dengan proyek pengendalian banjir di Hutanabolon, yakni memperbesar kapasitas saluran air guna mengurangi risiko genangan saat hujan deras.
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai lambatnya pembangunan tanggul dan Sabo Dam di Hutanabolon, Dody menegaskan keterlambatan bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja pelaksana, melainkan faktor cuaca yang kerap merusak pekerjaan sementara.
“Bukan lambat, tetapi setiap selesai dikerjakan, hujan turun lagi, banjir datang lagi, sehingga pekerjaan sementara kembali rusak,” jelasnya.
Ia menambahkan telah menginstruksikan jajarannya untuk meminta kontraktor pelaksana, PT Wika, mempercepat pembangunan Sabo Dam. Menurutnya, keberadaan Sabo Dam sangat penting untuk menahan material lumpur dan batu saat banjir terjadi sehingga dampaknya tidak semakin meluas.
Selain itu, Kementerian PU juga telah melakukan sejumlah pekerjaan di luar area yang menjadi kewenangannya sebagai bentuk dukungan percepatan penanganan banjir. Namun, kondisi cuaca yang masih sering diguyur hujan menjadi tantangan utama dalam penyelesaian proyek.
“Faktor alam memang sulit dikendalikan, tetapi kami tetap fokus mempercepat penanganan banjir agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” pungkas Dody.(FS)
Komentar