Padangsidimpuan, Sumut: analisasiber.com, – Aliansi Lintas Organisasi berkumpul di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada pukul 11.00 WIB melakukan aksi solidaritas dan damai, mereka inginkan transparansi penegakan hukum terhadap aktivis yang ditangkap Polres Padangsidimpuan. Sejumlah Gabungan Organisasi dari kota padangsidimpuan dan kabupaten mandailing natal membawa spanduk dengan tulisan “Stop Kriminalisasi terhadap Aktivis” dan secara bergantian menyampaikan orasinya.
Kami meminta agar proses hukum yang adil dan transparan ditegakkan, serta agar aparat penegak hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti para aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dihormati dan dilindungi, bukan justru menjadi korban kriminalisasi.
Kami dengan tegas mengecam upaya kriminalisasi yang dialami oleh teman kami aktivis, yang selama ini secara konsisten menyuarakan ketidakadilan di berbagai daerah – termasuk di kota padangsidimpuan
Alfin Praja Tanjung, salah satu orator, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada teman-teman mereka yang sedang mengalami kriminalisasi. Ia menyatakan bahwa apa yang dialami oleh keempat oknum aktivis tersebut merupakan upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Ade Saputra, aktivis asal Mandailing Natal, menyampaikan pendapatnya terkait penahanan 4 aktivis di Kota Padangsidimpuan. Menurutnya, langkah ini merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Penahanan terhadap 4 teman kami ini bisa jadi awal dari penindakan terhadap aktivis lainnya. Jika dibiarkan, maka teman-teman aktivis lainnya akan terkena dampak yang sama,” ujar Ade.
Ade juga menekankan bahwa Kami menduga banyak terjadi kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis disini kami bukan untuk mendukung teman kami, kalau memang mereka salah, adili sesuai prosedur, kami hanya ingin klarifikasi bagaimana yang sebenarnya”.
Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan terhadap aktivis dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami hanya ingin klarifikasi dan transparansi terkait kasus ini,” tegas Ade.
Massa aksi menyampaikan bahwa mereka memiliki bukti chat antara pelapor dan terlapor yang menunjukkan bahwa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut bukan kasus pemerasan, melainkan suap. Mereka juga mempertanyakan isi video yang beredar di media sosial, yang menampilkan seorang pejabat Kota Padangsidimpuan di salah satu bar di Medan, Sumatera Utara, yang bernama Gold Dragon.
Mereka menuntut agar pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini dan memeriksa semua pihak yang terkait, termasuk pejabat yang terlibat dalam video tersebut. Demonstran juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan.
Ditengah-tengah massa aksi Kapolres Padangsidimpuan, Wira Prayatna, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan menemui massa aksi dari aliansi lintas organisasi yang sedang melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Padangsidimpuan. Pertemuan ini dilakukan tanpa kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan.
M. Hadi Susandra Lubis, perwakilan massa Aksi, sejumlah gabungan organisasi menyampaikan aspirasinya langsung kepada Kapolres dan Sekda, mempertanyakan apakah kasus yang menjerat 4 oknum aktivis tersebut merupakan suap atau pemerasan. Ia juga mempertanyakan kelayakan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan yang terlihat berada di tempat hiburan.
Kapolres Padangsidimpuan menjelaskan bahwa pihaknya telah menangkap 4 oknum diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Ia mengharapkan agar masyarakat mengikuti prosedur hukum yang ada.
Sementara itu, Sekda Kota Padangsidimpuan menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ini kepada pihak Polres Kota Padangsidimpuan. Hingga aksi selesai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan tidak kunjung hadir. (Hendri)
Komentar