Samosir, Analisasiber com
Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor. Untuk itu,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mendukung penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).
Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Bimtek konvensi hak anak bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. “Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak sangat penting dan strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir. Ia menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak harus menjadi perhatian dan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. “Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Ariston juga menegaskan bahwa anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. “Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutup Ariston.
Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, turut menyampaikan dukungannya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak di Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri. Nasip menyatakan dukungan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.
Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD tersebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.
Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak diharapkan semakin nyata, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.agus



















Komentar