TANGERANG, Analisasiber.com – Proyek peningkatan jalan hotmix di wilayah Rancegede, tepatnya di Kp. Pasir Semut RT. 015/004, Desa Rancegede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang – Banten, menuai sorotan tajam.
Hasil investigasi Tim Media Siber di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan yang memicu tanda tanya besar. Proyek yang semestinya menjadi solusi aksesibilitas warga justru diduga kuat tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan aturan yang berlaku.
Dugaan Pengurangan Kubikasi Material
Berdasarkan pantauan, ketebalan aspal di beberapa titik terlihat tidak merata. Warga menduga kubikasi material yang digunakan telah dikurangi dari standar perencanaan.
“Ketebalan aspal tipis dan tidak merata. Kami menduga volume materialnya dikurangi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menimbulkan keraguan terkait kualitas proyek, terlebih karena pembiayaan bersumber dari dana publik yang semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Tidak Ada Papan Informasi Proyek
Investigasi juga mendapati ketiadaan papan informasi proyek di lokasi. Padahal, sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik wajib membuka informasi terkait penggunaan anggaran negara.
Selain itu, Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 secara jelas mewajibkan pemasangan papan nama proyek untuk menjamin keterbukaan dan pengawasan publik. Absennya papan informasi ini menimbulkan kecurigaan serius bahwa transparansi diabaikan begitu saja.
Landasan Hukum yang Terabaikan
Dugaan pelanggaran dalam proyek ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar terjadi pengurangan material dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maka hal itu berpotensi melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan negara untuk memperkaya diri atau orang lain dapat dipidana.
Selain itu, pelaksanaan yang tidak sesuai kontrak juga bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 86 yang mengatur sanksi bagi penyedia jasa yang lalai memenuhi standar mutu.
Seruan Audit dan Pengawasan
Melihat berbagai temuan tersebut, Tim Investigasi Media Siber mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh. Warga berharap agar proyek yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar dikerjakan dengan kualitas maksimal.
“Kami butuh jalan yang awet dan layak, bukan proyek asal jadi. Jangan sampai anggaran besar habis tapi hasilnya tidak berkualitas,” tegas salah satu tokoh masyarakat, Selasa (23/09/2025).
Sorotan Publik dan Tindak Lanjut
Kerusakan dini pada fasilitas publik bernilai miliaran rupiah ini memicu kekecewaan masyarakat. Publik menilai, proyek sebesar itu seharusnya memberi manfaat maksimal, bukan malah menimbulkan potensi kerugian negara serta mencoreng citra pemerintah daerah.
Masyarakat mendesak APIP, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas pengerjaan dan penggunaan anggaran.
Sejalan dengan keresahan publik, DPC LIPANHAM Kabupaten Tangerang melalui ketuanya, Andri, menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada dinas terkait serta mengawal kasus ini hingga mendapat tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Tangerang.
✍️ Ditulis Oleh: Udin Tim Redaksi
📌 Diterbitkan oleh: PT. Global Suara Siber
🎙️ Narasi Penutup Reporter
“Dari Rancegede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang – dugaan pengurangan kubikasi pada proyek peningkatan jalan hotmix ini terus menjadi sorotan. Dengan temuan investigasi serta adanya benturan informasi antara pihak desa dan kecamatan, publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pihak terkait.
Tim Investigasi Media Siber akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum dan jawaban resmi dari instansi berwenang.
Komentar