analisasiber.com, – Tapanuli Selatan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu bersih- bersih, memecat tiga pejabat yang melakukan pungutan liar/ Pungli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapsel/ Pemkab Tapsel.
Mereka yang dipecat adalah Kepala Puskesmas Pintupadang, seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan, dan satu lagi di Kepala Bidang di Dinas Perdagangan Tapanuli Selatan.
Gus Irawan menegaskan pihaknya akan terus melakukan bersih-bersih terhadap semua yang melakukan pelanggaran.
Hal ini ditegaskan Bupati Tapsel usai berkunjung ke Badan Pengawas Keuangan Pembangunan/BPKP Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (28/4/2025).
“Saya sudah berhentikan itu yang di Puskesmas, begitu saya perintahkan diperiksa oleh Inspektorat, ternyata kepala Puskesmasnya sering bermasalah, Temuan saya di situ bahwa Tapsel sudah Unviersal Health Coverage (UHC) gitu ya. Mendeklarasikan bahwa dengan KTP bisa berobat gratis. Eh, ternyata di sana masih ada yang bayar,” terangnya dengan tegas.
Hal ini berlaku juga di Puskesmas lainnya. “Jangan coba-coba karena sudah diingatkan, hentikan. Kalau masih dilakukan kita akan tindak tegas.” ucap Bupati Tapsel.
Terkait Dinas Pendidikan, Bupati dapat informasi bahwa ada oknum yang mengutip uang kepada kepala sekolah dengan modus “uang sewa sawah”
“Saya dapat informasi bahwa ada Kepala Bidang di Dinas Pendidikan mengancam. Dia ancam kepala sekolah, motifnya menarik duit, Bahwa kalau mau bertahan kasih setoran. Oknum Ini juga sudah diberhentikan. Se-level kepala bidang. Lalu ada juga kepala bidang di Dinas Perdagangan. Ini main-main di iuran-iuran pasar. Kalau untuk yang namanya fraud, penyelewengan, menyangkut uang, itu nggak ada maaf. Tidak ada, mohon maaf ya. Karena itu sangat merusak. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” beber Gus Irawan.
Bupati juga menyampaikan, “Saya akan sangat concern di semua bidang, Tetapi di sektor kesehatan dan pendidikan itu prioritas, Karena mereka menyedot APBD Tapsel hingga 46 persen, masa iya anggaran banyak mereka habiskan tapi layanan tidak maksimal.” ungkap Bupati.
Gus Irawan menyatakan tindakan terhadap indisipliner ini akan terus dilakukan, bahkan ketika ditanya jika berhubungan dengan kerabatnya, saudara atau bagian dari keluarga atau titipan keluarga pejabat, Bupati dengan tegas menjawabnya tidak ada dispensasi.
“Mohon maaf, misalnya dengan keluarga, ya saya pegang teguh dalihan na tolu, Tapi dalam penerapan aturan nggak ada dispensasi karena hubungan darah, hubungan keluarga, nggak ada, Aduh mohon maaf, nggak akan ada dispensasi. Saya hanya bisa sampaikan, nggak bisa diintervensi-lah,” ucapnya.
Gus Irawan mengaku prihatin dan mohon maaf kepada masyarakat dengan kondisi pelayanan publik yang terjadi di Tapsel, Semua instansi yang coba main-main dengan layanan publik akan kita tertibkan.
Pemkab Tapsel berencana mendigitalisasi seluruh pelayan publik di Tapsel, ada banyak hal yang harus diperbaiki, palagi di salah satu visi-misi untuk Tapsel yang disebut Panca Cita adalah reformasi birokrasi.
“Ini sudah menyangkut sikap mental. Sikap mental dan juga sistem internal control masih lemah, karena itu saya banyak berdiskusi, misalnya ini sedang ada audit BPK, mereka pada Ramadan lalu sudah masuk untuk interim audit, kemudian datang lagi 14 April ini, saya banyak berdiskusi dengan mereka, apa yang mereka temukan dan yang saya temukan mirip, sistem internal control kita sangat lemah, saya sedang berpikir untuk melakukan review dan ingin memperbaiki sistem internal control di Pemkab Tapsel.” jelas Bupati Tapsel.
Apalagi tiga hari lalu, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu diminta menandatatangani SK pembentukan tim penilaian mandiri terkait dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
“Malu saya pernah jadi ketua Ikatan Akuntan Indonesia Sumut dua periode dan di belakang nama saya Ak, CA, tapi tidak bisa membenahi sistem ini di Tapsel,” ucap Gus Irawan Pasaribu.
Gus Irawan menegaskan tindakan pemecatan yang dilakukan sudah diumumkan sebelumnya, bahkan pada hari pertama memimpin apel pegawai di Kantor Bupati Tapsel.
“Sidak yang saya lakukan memunculkan banyak temuan. Saya simpulkan memang sikap mental tidak mudah diperbaiki. Sistem pengendalian bisa diciptakan lah, tapi mengubah sikap mental manusia ini yang kemudian harus paralel dilakukan. Nanti sistem pengendaliannya dirumuskan dan tentu butuh satu komitmen kuat dari setiap pimpinan OPD untuk memastikan sistem itu dijalankan oleh seluruh pelaksana tugas,” jelas Gus Irawan Pasaribu.
APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dari yang terdahulu tidak terlalu membebani karena menggeser anggaran ke sektor yang lebih prioritas, meskipun memang pengurangan terjadi pada transfer dari pusat ke daerah.
Diperkirakan pengurangan transfer dari Pusat ke daerah terjadi pada DAU, DAK sekitar Rp 113,5 miliar.
Namun ruang fiskal yang terkoreksi sangat dalam menjadi sangat sempit disebabkan peningkatan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2025 meningkat Rp 200 miliar.
“Ini yang sangat membebani dan fixed cost, tidak ada solusi kecuali pegawainya pensiun atau berkurang. Karena itu saya sampaikan bahwa peningkatan belanja pegawai karena banyaknya tenaga honor ke PPPK sudah berproses. Saya tentu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan.” ujarnya.
Beban belanja pegawai yang meningkat sampai Rp 200 miliar telah menguras APBD Tahun Anggaran 2025, serta pengurangan DAK, DAU sekitar Rp 113 miliar lebih, maka total yang harus ditutupi mencapai Rp 313,5 miliar, yang membuat belanja modal, termasuk belanja infrastruktur untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat minim.
“Karena itu, saya sampaikan jangan ada mark up apalagi yang fiktif, itu sama sekali tidak dapat ditolerir, Saya juga mengajak seluruh ASN di Tapsel yang berjumlah 7.000 separuh PNS dan separuhnya lagi P3K untuk mengkompensasi minimnya belanja Infrastruktur di Tahun 2025 ini kita tingkatkan kualitas pelayanan birokrasi, “ paparnya. (Fii Siregar)
Komentar