Pandeglang, 9 Juni 2025 — analisasiber.com
Di tengah tekanan fiskal yang kian berat dan meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat, Forum Karang Taruna Kabupaten Pandeglang mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara etis dan rasional kebijakan anggaran, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui Koordinator Forum, Iding Gunadi Turtusi, pihaknya menilai sudah saatnya pemerintah daerah menggeser orientasi anggaran dari kepentingan birokrasi ke arah pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan.
“Kita sedang berada di tengah krisis etis dan defisit fiskal. Maka, rasionalitas anggaran harus dikembalikan pada prinsip utilitas sosial, bukan pada kepentingan birokratis yang egoistik dan partikular,” kata Iding dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (09/06/2025).
Menurutnya, defisit fiskal Pandeglang diperparah oleh pemangkasan dana transfer dari pusat. Dalam situasi ini, katanya, belanja daerah harus diarahkan ke sektor yang paling bermanfaat bagi masyarakat luas.
Salah satu pos anggaran yang disorot adalah TPP ASN. Forum Karang Taruna menilai bahwa insentif tersebut bersifat diskresioner, bukan keharusan hukum. Oleh karena itu, prioritas anggaran seharusnya dialihkan ke pelayanan publik yang lebih urgen.
“Ketika rakyat mengeluhkan jalan rusak, layanan kesehatan tidak merata, dan fasilitas pendidikan yang jauh dari layak, maka secara etis dan rasional, pengalihan TPP adalah keputusan yang tepat,” ujar Iding.
Ia juga menyayangkan sikap sebagian ASN yang justru mendesak pencairan TPP di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit. Menurutnya, semestinya ASN menunjukkan solidaritas dan komitmen pada pelayanan publik, bukan hanya pada kesejahteraan pribadi.
“Menuntut TPP dalam situasi seperti ini mencerminkan disorientasi moral birokrasi. Kita perlu ingat bahwa birokrasi dibentuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani,” tegasnya.
Iding juga mengapresiasi langkah Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi yang dinilai berupaya mendorong agenda pembenahan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ia berharap semangat tersebut didukung penuh oleh seluruh jajaran ASN.
Lebih lanjut, Forum Karang Taruna menyerukan agar Bupati Rd. Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi mengevaluasi kembali pos anggaran TPP dalam RAPBD Tahun 2025. Mereka mendorong agar anggaran dialihkan ke sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti jalan desa, irigasi pertanian, puskesmas, sekolah, dan program ekonomi kerakyatan.
“Inilah saatnya kita menata ulang arah pembangunan daerah. Dari birokrasi untuk birokrasi, menjadi birokrasi untuk rakyat,” pungkas Iding.
Sebagai organisasi kepemudaan, Forum Karang Taruna Pandeglang menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan anggaran daerah agar lebih berpihak pada aspirasi rakyat.
Penulis : Dedi Kabiro kabupaten Pandeglang
Editor : Yudi Sayuti
Komentar