Kabupaten Tangerang, Analisasiber.com – Sorotan tajam terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terus bermunculan, terutama dari kalangan sosial kontrol dan media. Meski telah diberitakan ratusan kali, institusi tersebut tampak tak bergeming.
Salah satu proyek yang menuai perhatian adalah pembangunan 3 ruang kelas baru SMPN 5 Cikupa yang menelan anggaran APBD Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar Rp 1.654.100.000. Proyek ini dikerjakan oleh CV Rindang Cakrawala dengan masa kerja 90 hari kalender. Namun, proses pengerjaan dinilai lamban dan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Bahkan, pemilihan material seperti semen dinilai tidak masuk akal oleh tim investigasi.
Kondisi serupa terjadi pada proyek rehabilitasi 2 ruang kelas SMPN 2 Mauk, yang menyedot anggaran hingga Rp 727.125.000 dengan masa kerja 75 hari. Pemenang tender, PT Binsaraya Abadi, dianggap bekerja dengan tidak profesional, seperti pemasangan keramik sebelum atap terpasang, serta penggunaan baja yang diduga tidak berstandar SNI.
Sementara itu, penambahan ruang kelas SDN Balaraja 03 juga tak luput dari sorotan. Proyek bernilai Rp 1.021.125.000 itu hanya membangun dua lokal tambahan di atas bangunan lama. Namun, kualitas semen dan besi yang digunakan sangat diragukan. Proyek ini dikerjakan oleh CV Tabita Mutiara Desa dengan masa kerja 90 hari.
Berbagai kejanggalan tersebut mendorong Tim Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP GWI, Makmur Napitupulu, untuk melakukan investigasi mendalam. Ia menyebut, dari hasil investigasi awal, ada indikasi pemborosan anggaran dan pelanggaran teknis dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
“Kalau hanya membangun dua lokal tambahan saja tapi menghabiskan lebih dari satu miliar rupiah, ini jelas mencurigakan. Belum lagi soal material semen dan besi yang tidak layak,” ujar Makmur.
Tim GWI juga telah mencoba menghubungi beberapa pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, seperti Bu Dili, Kabid SD sekaligus PLT Bidang SMP, namun tidak mendapatkan respons. Upaya konfirmasi ke Sekretaris Dinas juga tidak membuahkan hasil. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan dinilai sulit dijumpai, lebih sulit dibandingkan masuk ke Gedung Kejagung atau KPK, sindir tim GWI.
Tokoh anti-korupsi Lasman Napitupulu, SH turut memberikan komentar terkait temuan GWI. Ia menegaskan pentingnya membongkar praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
“Ungkaplah kebenaran meskipun badai menghadang. Jangan pernah surut dalam menangkap kebenaran,” tegas Lasman.
Tim GWI berkomitmen untuk melanjutkan pengawasan dan investigasi terhadap seluruh proyek yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang demi tegaknya transparansi dan akuntabilitas publik.
Sumber: Tim GWI
✍️ Ditulis oleh: Oleh Nurhaedi(Nedi) Kapala Kabiro Kabupaten Tangerang.
📢 Diterbitkan oleh: Yudi Sayuti – Redaksi Banten, Analisasiber.com
Komentar