Padangsidimpuan
analisasiber.com, – Sekelompok wartawan melakukan demo hari ini untuk menolak pemangkasan anggaran media yang dianggap dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia. Para demonstran berkumpul di depan kantor pemerintah kota (Pemko Padangsidmpuan) dan sekretariat DPRD padangsidimpuan serta melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan.
Menurut ketua organisasi wartawan yang melakukan demo, pemangkasan anggaran media ini merupakan upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. “Kami tidak bisa diam ketika kebebasan pers diancam. Kami menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ujarnya.
Pemangkasan anggaran berlangganan koran dan kliping media online yang dianggap sebagai bentuk pembatasan ruang gerak pers.”Kebijakan ini memantik kemarahan jurnalis karena dinilai melemahkan fungsi kontrol sosial yang dijalankan media.
media ini memang telah menjadi sorotan banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir. Banyak kekhawatiran bahwa langkah ini dapat berdampak negatif pada kualitas dan independensi jurnalisme di Indonesia.
Pemerintah sejauh ini belum memberikan respons resmi terkait tuntutan para wartawan. Namun, demonstrasi ini menunjukkan bahwa isu pemangkasan anggaran media merupakan isu yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius.
Aksi demo ini diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rahmat Marzuki, Kepala Dinas Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo, dan Kasatpol PP Kota Padangsidimpuan.
Menanggapi tuntutan itu, Kadis Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo berdalih bahwa penghentian pembayaran kliping berita didasarkan atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia juga berjanji akan memanggil seluruh OPD untuk membahas penghentian langganan koran.
Namun, polemik tak berhenti di situ. Massa aksi lalu bergerak ke Kantor DPRD Padangsidimpuan, menuntut kejelasan karena Kadis Kominfo menyebut bahwa DPRD yang memangkas anggaran.
Taty Aryani Tambunan, Wakil Ketua Dwi Fortuna Nasution, dan anggota Komisi II DPRD Andi Lumalo Harahap dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Kami tidak pernah melakukan pemangkasan anggaran media seperti yang disebut-sebut. Jangan lempar batu sembunyi tangan!,” ujar Taty.
Aksi ini mendapat perhatian luas, memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi anggaran dan komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers.
Para wartawan menegaskan, perjuangan ini bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi demi menjaga marwah pers sebagai penyambung lidah rakyat dan pengawal demokrasi. (Hendri)
Komentar