PANGKEP —
Sikap tidak terbuka terhadap media kembali mencoreng wajah wakil rakyat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Seorang anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem, Syaharuddin, diduga menolak peliputan media lokal saat melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, pada 15 Oktober 2025.
Peristiwa tersebut dialami langsung oleh sejumlah jurnalis lokal, di antaranya dari media Analisa Cyber dan Kelaster News, yang datang untuk meliput agenda reses sebagai bagian dari kegiatan resmi anggota dewan.
Salah satu jurnalis, Ica dari Analisa Cyber, menuturkan bahwa ia awalnya hanya bertanya sopan apakah peliputan membutuhkan undangan resmi. Namun, respons yang diterima justru mengecewakan.
“Saya bertanya, ‘Tabe pak dewan, apakah media perlu undangan juga?’ Tapi beliau menjawab, ‘Kita tidak menerima media lokal, undangan cuma seratus.’ Ucapannya terasa merendahkan,” ungkap Ica.
Menurut wartawan yang hadir, Syaharuddin juga tidak memberikan kesempatan untuk dokumentasi atau wawancara, bahkan menunjukkan gestur menghindar dan mengarahkan stafnya agar kegiatan berlangsung tanpa peliputan.
Sikap tertutup tersebut sontak menuai sorotan dari kalangan jurnalis dan pemerhati kebijakan publik.
Pasalnya, reses merupakan kegiatan resmi DPRD yang menggunakan anggaran negara dan sejatinya terbuka untuk publik serta media massa.
Tindakan menolak peliputan dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta bertentangan dengan Kode Etik DPRD yang menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan insan pers.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Syaharuddin terkait peristiwa tersebut.
Namun, para jurnalis lokal berharap kejadian ini menjadi catatan penting bagi DPRD Pangkep, agar setiap anggota dewan memahami peran media sebagai mitra kontrol publik, bukan pihak yang harus dihindari.
“Kami hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tapi kalau kegiatan reses saja ditutup untuk media, lalu bagaimana rakyat tahu apa yang diperjuangkan wakilnya?” ujar salah satu wartawan lokal menegaskan.
Komentar