MENU Minggu, 13 Apr 2025

Swastika Advokasi Nusantara Layangkan Somasi Terbuka Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang

waktu baca 2 menit
Jumat, 17 Jan 2025 12:26 204 Redaksi Banten

Kabupaten Tangerang,Analisasiber.com – Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Provinsi Banten terkait dugaan kecurangan belanja bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dan 2023 telah menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bernomor 34.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024, indikasi tersebut mengakibatkan kerugian negara yang merusak citra DLHK.

Juma’at, ( 17/01/2025 )

 

Merespons dugaan ini, Ketua Swastika Advokasi Nusantara, Surya, SH, kembali melayangkan somasi terbuka kepada Kepala DLHK Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Januari 2025. Dalam somasi tersebut, Swastika Advokasi Nusantara mendesak Kepala DLHK untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik kecurangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

 

Dalam pernyataannya yang dikutip dari dokumen LHP BPK Banten, Surya menyebutkan adanya ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban belanja BBM. Salah satu temuan penting adalah perbedaan format struk bukti pertanggungjawaban dengan struk hasil konfirmasi. Selain itu, Surya menambahkan bahwa terdapat dugaan praktik curang lainnya yang turut memperburuk kondisi tersebut.

 

“Dalam laporan tersebut terungkap ketidaksesuaian administrasi yang sangat mencurigakan. Ini menjadi bukti bahwa ada oknum di DLHK yang harus segera ditindak demi memulihkan kepercayaan publik dan mencegah kerugian negara lebih lanjut,” ujar Surya.

 

Swastika Advokasi Nusantara berharap Kepala DLHK Kabupaten Tangerang segera bertindak dan memberikan klarifikasi atas temuan ini. Redaksi juga menyertakan tangkapan layar dari isi somasi yang telah dilayangkan sebagai bukti langkah serius yang diambil oleh organisasi ini.

 

Kasus ini menjadi peringatan bagi instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

 

Editor Dan Penerbit

Yudi Sayuti/Kaperwil Prov.Banten

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    error: Content is protected !!