Suap dan Formalitas: Biang Kerok Rusaknya Proyek Dinas Pertanian Tapsel
Analisasiber.com – Tapanuli Selatan
Pengawasan terhadap proyek-proyek Dinas Pertanian Tapanuli Selatan (Tapsel) pada tahun anggaran 2024 menjadi sorotan tajam. Proyek seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian dilaporkan mengalami kerusakan parah meskipun baru saja selesai dikerjakan.
Salah satu kasus mencolok ditemukan di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat. Investigasi oleh tim analisasiber.com pada Sabtu(21/12/2024) menunjukkan bahwa kondisi pembangunan irigasi pertanian di desa tersebut sangat memprihatinkan. Proyek ini diduga dikerjakan asal-asalan tanpa pengawasan yang memadai.
Lepas Pengawasan dan Dugaan Suap
Dalam proyek ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diduga memanfaatkan perubahan alokasi anggaran untuk kepentingan tertentu. Mengacu pada Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019, PPTK bertugas membantu pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA). Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab ini kerap disalahgunakan.
Proyek irigasi di beberapa lokasi, seperti Saba Lombang Desa Parsalakan dan sejumlah titik lain di Kecamatan Angkola Barat, menunjukkan konstruksi yang tidak memenuhi standar. Misalnya, dimensi bangunan yang tidak konsisten dan penggunaan material yang tidak layak, sehingga retak dan rusak hanya dalam waktu singkat.
Tim investigasi menduga lemahnya pengawasan tidak terlepas dari praktik suap yang melibatkan oknum di Dinas Pertanian. Anggaran konsultansi perencanaan dan pengawasan yang semestinya digunakan untuk memastikan mutu pekerjaan malah diduga menjadi sumber penyimpangan.
Konsultansi Hanya Formalitas
Seorang sumber menyebutkan bahwa konsultan pengawas hanya hadir beberapa kali selama proses pengerjaan, itupun hanya untuk kegiatan formalitas seperti pengukuran dan serah terima sementara (PHO). Padahal, anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah untuk jasa konsultansi seharusnya digunakan untuk mencegah penyimpangan.
Kritik dan Desakan Penegakan Hukum
Kondisi ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan rekanan proyek. “Pengawasan masih sangat kurang. Banyak proyek dikerjakan asal-asalan tanpa kontrol memadai,” ungkap salah seorang mantan rekanan.
Kerugian akibat lemahnya pengawasan ini berdampak langsung pada masyarakat dan negara. Infrastruktur yang rusak dengan cepat menjadi beban tambahan alih-alih mendukung produktivitas pertanian.
Publik mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Penerbit : Yudi S.202
Penulis : Hendri
Tidak ada komentar