Jakarta, Analisasiber.com – Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer (1945–1959), di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Namun, sistem parlementer ini dinilai gagal menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan parlemen dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu dimulailah era Demokrasi Terpimpin (1959–1966), dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tunggal. Meski begitu, sistem ini tidak mampu mengatasi permasalahan sosial-ekonomi dan akhirnya menghadapi krisis besar, termasuk tragedi G30S/PKI dan konfrontasi dengan Malaysia.
Setelah jatuhnya Demokrasi Terpimpin, Indonesia memasuki era Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem ini disebut Demokrasi Pancasila, yang menekankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Meski mampu menghadirkan stabilitas di awal pemerintahan, Orde Baru juga dikritik karena otoritarianisme, pembatasan kebebasan, serta kegagalan dalam menghadapi krisis moneter 1997.
Akhirnya, pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tongkat estafet kepemimpinan beralih ke Presiden BJ Habibie, yang kemudian membuka pintu menuju era Reformasi.
Pada masa Reformasi, Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan transparan, dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan pers, serta peran aktif masyarakat sipil. Sistem demokrasi ini terus berkembang hingga sekarang, meski masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu korupsi, politik uang, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Perjalanan panjang demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini terus berusaha menyesuaikan sistem politiknya demi mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih adil, bebas, dan demokratis.
✍️ Penulis: 3NDO
📌 Diterbitkan oleh: PT Global Suara Siber
Komentar