Revolusi Mental di Desa Bonisari: Warga Tuntut Transparansi Dana Desa
Kabupaten Tangerang, Analisasiber.com
Setelah sekian lama diam dalam kepemimpinan Kepala Desa Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, warga akhirnya membentuk Forum Warga Desa Bonisari yang dikomandoi oleh Jaya Sumirat, seorang aktivis desa.
Tuntutan Transparansi Dana Desa
Pada pertemuan yang digelar Sabtu malam (22 Maret 2025), warga RT 03/05 membahas tuntutan terhadap Kepala Desa Bonisari, H. Mulyadi. Mereka meminta transparansi penggunaan Dana Desa tahun 2020-2025 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 2025. Hingga saat ini, kepala desa belum memberikan respon terkait permohonan tersebut.
Forum warga menegaskan bahwa desa tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka menuntut klarifikasi mengenai alokasi dana yang telah dikucurkan.
Kritik Terhadap Minimnya Pembangunan
Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur desa yang tidak mengalami perbaikan.
Saluran Air (Yudit) Tak Kunjung Dibangun
Enin, warga RT 03 RW 05, mengeluhkan tidak adanya saluran air di wilayahnya. Padahal, permohonan pembangunan sudah diajukan sejak 2020, tetapi pemerintah desa hanya melakukan pengukuran berulang tanpa realisasi.
Jalan Kampung yang Tidak Layak
Warga juga mengkritik kondisi jalan kampung yang masih berupa tanah dan licin saat musim hujan. Selama lima tahun terakhir, tidak ada perbaikan jalan meskipun dana desa seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan tersebut.
Minimnya Fasilitas untuk Pemuda
Jafarudin, salah satu pemuda desa, menyesalkan kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap generasi muda. Tidak tersedia sarana olahraga maupun organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna yang aktif, sehingga pemuda desa seolah terabaikan.
Desakan Warga untuk Keterbukaan Publik
Dalam pertemuan tersebut, Jaya Sumirat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak warga yang dijamin dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika pemerintah desa terus mengabaikan tuntutan ini, warga berhak mengajukan gugatan hukum.
Warga juga menyoroti berbagai fasilitas yang belum tersedia, seperti MCK umum, rumah layak huni, ambulans desa, dan perhatian terhadap anak-anak putus sekolah. Mereka mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa selama lima tahun terakhir.
Tekad Warga untuk Mengawal Transparansi Dana Desa
Forum warga Bonisari menutup pertemuan dengan tekad untuk terus memperjuangkan transparansi dana desa. Mereka berharap desa-desa lain juga ikut serta dalam gerakan ini demi kemajuan bersama, mengingat anggaran dana desa yang mencapai lebih dari>
>Rp 2 miliar seharusnya bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(Red.Edo).
Tidak ada komentar