Warga Simpangsari Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah Desa atas Putusan Audensi yang Dinilai Tidak Adil
Analisasiber.com, Simpangsari – Warga Desa Simpangsari kembali turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap putusan audensi yang digelar oleh pemerintah desa terkait penyaluran dana insentif guru ngaji, pada Kamis, 26 September 2024.
Dalam audensi yang berlangsung beberapa hari lalu, warga menilai keputusan tersebut tidak adil dan kurang transparan, memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.
Sejak awal, warga Simpangsari mencurigai bahwa penyaluran dana insentif dianggap tidak merata dan cenderung tidak tepat sasaran. Audensi yang diharapkan menjadi ajang klarifikasi justru memperuncing masalah, karena dianggap tidak memberikan jawaban memuaskan. Beberapa warga yang hadir merasa kecewa, menganggap pemerintah desa menghindar dari tanggung jawab.
“Putusan ini sangat mengecewakan. Kami datang untuk meminta penjelasan mengenai penyaluran dana, namun yang kami dapatkan hanyalah janji tanpa kepastian,” ujar salah satu warga, RR.
Masyarakat menuntut pemerintah desa untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran, terutama yang menyangkut insentif guru ngaji. Mereka juga meminta audit independen untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Menurut mereka, insentif ini penting sebagai penghargaan terhadap jasa guru ngaji dalam pendidikan agama bagi generasi muda.
“Saat ini kami merasa ditelantarkan. Kami hanya ingin kejelasan mengenai ke mana dana insentif tersebut dialokasikan,” tambah NN, warga lain yang hadir dalam audensi.
Warga Simpangsari mendesak pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Mereka meminta Kepala Desa Simpangsari untuk turun dari jabatannya dan memberikan penjelasan lebih detail mengenai penyaluran dana. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Kepala Desa Simpangsari, Saepuloh, saat ditemui usai audensi, mengaku pihaknya telah berusaha memberikan yang terbaik. Namun, ia juga mengakui adanya kendala teknis yang menghambat kelancaran penyaluran dana insentif. “Kami akan evaluasi lebih lanjut, dan tentunya semua akan dilakukan sesuai prosedur,” ungkapnya.
Tidak puas dengan hasil audensi, sejumlah warga berencana melanjutkan aksi mereka jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat. Mereka akan mengajukan petisi yang ditandatangani oleh seluruh masyarakat Simpangsari sebagai bentuk protes atas putusan yang dinilai tidak adil.
“Kami tidak akan berhenti sampai mendapatkan keadilan. Ini tentang hak kami sebagai warga,” tegas Agus, perwakilan warga.
Warga Simpangsari berharap pemerintah desa segera merespon tuntutan ini dengan serius dan melakukan perbaikan agar permasalahan tidak semakin memburuk. (Dea islami)
2 bulan lalu
Seru beritanya semoga menjadi motifasi untuk desa desa yang lain