KABUPATEN TANGERANG, ANALISASIBER.COM – Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di Kampung Kirabun RT 02/04, Desa Kosambi Dalam, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang diklaim bagian dari program “Suluman Belut Putih” ini diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak dilengkapi papan informasi proyek, sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan publik.
Ketua LSM KPK Nusantara, Ali Bondan, mengecam keras pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai tidak adanya papan informasi proyek merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Proyek ini sangat janggal. Tidak ada papan informasi, dan kualitas pengerjaan pun kami duga jauh dari standar teknis. Ini mengindikasikan adanya upaya untuk meraih keuntungan pribadi dengan mengorbankan mutu pekerjaan,” tegas Ali Bondan kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).
Upaya LSM untuk mengonfirmasi pihak pelaksana proyek juga tidak membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, pihak terkait memilih bungkam. Bahkan ketika hendak ditemui langsung, mereka enggan memberikan keterangan.
Sikap tertutup tersebut justru memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan proyek SPAL.
Ali Bondan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, untuk segera melakukan audit investigatif terhadap proyek yang didanai oleh uang rakyat itu.
“Jangan sampai proyek pemerintah dijadikan ladang bancakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya.
Lebih lanjut, Ali juga mengungkapkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman RI, dan Inspektorat Kabupaten Tangerang guna meminta penelusuran lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pelaksana proyek maupun pejabat teknis di Kecamatan Mekar Baru. Masyarakat setempat berharap pihak berwenang segera turun tangan agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan bebas dari praktik penyimpangan.
(Laporan: Nurhadi)
Komentar