MENU Senin, 14 Apr 2025

“Pemko Padangsidimpuan Dikecam: Pemborosan Anggaran Rp23,8 Miliar Ungkap Ketidakefisienan Keuangan Daerah”

waktu baca 2 menit
Sabtu, 4 Jan 2025 16:43 280 Redaksi Banten

Padangsidimpuan Analisasiber.com – Dipenghujung Tahun 2024 Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan menghadapi permasalahan keuangan Sekitar Rp.23.843.251.000,-.Dengan sistem dua kali penganggaran, yakni di tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan 2024 sebesar 60%.yang membuat hati Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) terenyuh dan mengiris hatinya.

Sabtu, ( 04/01/2025 )

mengangkat isu serius terkait ketidakmampuan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dalam mengelola keuangan daerah, yang berujung pada pemborosan anggaran sebesar Rp23.843.251.000. Kasus ini menunjukkan ketidakefisienan dalam manajemen keuangan, dampaknya terasa hingga ke tingkat masyarakat dan aparatur pemerintahan.

Ringkasan Permasalahan

1. Dua Kali Penganggaran: Pemko Padangsidimpuan menggunakan sistem anggaran dua tahap, yaitu 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024, namun tetap mengalami defisit.

2. Tertundanya Pembayaran:

Gaji honorer, tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan penghasilan tetap (SilTap) untuk 42 desa belum dicairkan.

Gaji kepala lingkungan (Kepling) se-Kota Padangsidimpuan juga tertunda.

Proyek fisik yang telah selesai belum dibayar oleh pemerintah kota.

3. Dampak Sosial:

Para honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp1 juta per bulan sangat bergantung pada pembayaran tepat waktu.

Para kontraktor mengalami kesulitan membayar kewajiban mereka akibat tertundanya pembayaran dari Pemko.

Kritik dan Reaksi

Ronald Harahap, Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakmampuan Pemko Padangsidimpuan dalam mengelola anggaran.

DPRD Kota Padangsidimpuan dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, karena tidak aktif mencari solusi bersama eksekutif untuk mengatasi masalah ini.

Alasan “kas daerah kosong” yang disampaikan Pemko dianggap tidak masuk akal dan hanya memperburuk citra pemerintahan.

Harapan dan Solusi

Ronald Harahap berharap kepemimpinan yang baru di Kota Padangsidimpuan dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih transparan dan profesional.

Ditekankan perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan anggaran yang matang sehingga masalah seperti ini tidak terulang.

Berita ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Red. ,( Hendri )

Editor : Yudi S.202

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    error: Content is protected !!