Pandeglang, Banten – anakisasiber.com – Sejumlah pekerja proyek pembangunan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) di Desa Cening, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, mengaku bahwa upah kerja mereka (Harga Ongkos Kerja/HOK) telah dipotong oleh oknum pelaksana proyek. Peristiwa ini terjadi di tengah pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya berpihak pada masyarakat. Kamis, 7 Juni 2025.
Salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui di kediamannya di Kampung Kadu Gajah Mesjid, mengatakan bahwa ia awalnya dijanjikan upah sebesar Rp 2 juta untuk pekerjaan secara borongan. Namun, setelah pekerjaan selesai, pihak pelaksana justru meminta potongan sebesar Rp 200 ribu dari upah tersebut.
“Saya dijanjikan Rp 2 juta, tapi dipotong lagi Rp 200 ribu. Saya juga tidak tahu siapa nama pelaksananya,” ujarnya kepada wartawan.
Pekerja tersebut juga menuturkan bahwa sebagian bahan material yang digunakan untuk pembangunan pondasi tangki septik diambil dari lingkungan sekitar, seperti batu hasil mungutan sendiri.
Hal serupa juga diungkapkan oleh pekerja lain di lokasi berbeda, tepatnya di Kampung Cirongge. Ia mengaku mengalami pemotongan upah dengan pola yang sama—dijanjikan Rp 2 juta, tetapi hanya menerima Rp 1,8 juta setelah dipotong oleh pihak pelaksana.
Menanggapi persoalan ini, Sujana Akbar, Ketua Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang (JAM-P) Banten, menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik dugaan pemotongan upah yang dilakukan oleh oknum pelaksana proyek.
“Kami sangat menyayangkan tindakan pelaksana yang berani memangkas hak pekerja. Kami minta Dinas DPUPR Kabupaten Pandeglang dan aparat penegak hukum segera menyikapi kasus ini dengan serius. Jangan sampai program pemerintah justru menjadi ajang pungli atau bisnis pribadi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Sujana.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihak pelaksana proyek yang diketahui bernama Endang hanya memberikan jawaban singkat.
“Saya siap. Sekarang lagi sibuk. Nanti besok saya kabari secepatnya,” tulisnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lanjutan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait. Dugaan pungli dalam pelaksanaan proyek pemerintah ini dikhawatirkan dapat mencoreng tujuan program pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
//red// (ded)
Komentar