Miris: Kunjungan Pengurus MUI Kota Tangerang ke MUI Kecamatan Neglasari, Temukan Proyek Tanpa Pengawasan

Kota Tangerang,Analisasiber.com
– Kunjungan yang dilakukan oleh H. Nana Suryana, salah satu pengurus MUI, Kota Tangerang, bersama H. Bakri selaku Ketua Kuantim MUI, Kota Tangerang, ke Kantor Cabang MUI, Kecamatan Neglasari di Jalan Perum Korpri RT. 04/RW. 04, Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, meninggalkan kesan yang miris. Kantor MUI Kecamatan yang seharusnya menjadi pusat kegiatan keagamaan justru sunyi dan sepi tanpa kehadiran para pengurus.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka audit kegiatan proyek pemasangan paving blok yang tengah berlangsung di kantor tersebut. Namun, mereka mendapati kondisi yang mengecewakan. Para pekerja proyek yang berada di lokasi tampak bekerja tanpa adanya pengawasan dari mandor maupun pelaksana proyek. Padahal, proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Pulau Intan Pratama dengan sumber dana dari APBD Kota Tangerang tahun anggaran 2024 sebesar Rp479.473.000,00, yang bersumber dari hasil pajak masyarakat.

Di tempat berbeda Lembaga Pemantau Kinerja dan Layanan Publik (PKLP), H. Roni, akhirnya angkat bicara menanggapi laporan dari masyarakat terkait proyek Paving Blok Proyek yang berlangsung di Desa Negrasari Kecamatan Negrasari ini diduga Para pelaksana Tidak ber tanggung jawab  anggaran publik tanpa transparansi, Untuk Mengawasi Proyek tersebut, menimbulkan keresahan di kalangan warga.

Lebih lanjut, H. Roni menegaskan bahwa PKLP akan mendalami laporan ini dan segera meminta klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk pemerintah dinas terkait dan pelaksana proyek. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Rabu, 04/12/2024.

“Proyek ini menggunakan dana masyarakat, seharusnya diawasi dengan baik agar kualitas pekerjaan terjamin,” ungkap H. Roni

Tidak hanya itu, absennya pengurus MUI Kecamatan Neglasari selama kunjungan audit tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab dan pengelolaan kantor cabang MUI di wilayah tersebut. H. Bakri turut menyesalkan situasi ini dan meminta agar pihak terkait, baik pengurus MUI Kecamatan maupun pelaksana proyek, segera memperbaiki kinerja dan pengawasan.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan,” tambah H. Bakri.

Kondisi ini menjadi cerminan perlunya sinergi yang lebih baik antara pengurus MUI di berbagai tingkatan dan pihak pelaksana proyek agar amanah masyarakat dapat terwujud dengan baik. Ke depan, diharapkan pengawasan terhadap proyek-proyek publik seperti ini dapat ditingkatkan guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran maupun kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas maupun pengelola proyek terkait tersebut. Warga berharap pihak Terkait, termasuk dinas terkait, segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proyek ini.

Masyarakat juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proyek ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran, serta menjamin keselamatan para pekerja dengan penerapan standar kerja yang benar.

Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memberikan laporan terbaru kepada pembaca.

Sumber : Tim investigasi
Penerbit: Redaksi Banten,