Kabupaten Tangerang — Analisasiber.com
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fantastis mencapai Rp 8,72 triliun, Pemerintah Kabupaten Tangerang semestinya mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Namun faktanya, kondisi di lapangan justru menunjukkan ironi yang memprihatinkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tercatat 260.900 jiwa atau 6,42% penduduk Kabupaten Tangerang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan kemiskinan hanya bergerak tipis sebesar 0,13% dalam satu tahun — angka yang memicu pertanyaan besar tentang efektivitas realisasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Data Amburadul, Kebijakan Tidak Tepat Sasaran
Kepala BPS Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa ketidakakuratan data menjadi akar dari tumpang tindihnya penanganan kemiskinan.
“Data kemiskinan yang amburadul mengakibatkan banyak program bantuan sosial tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Ketidaktepatan data ini menciptakan efek domino pada efektivitas program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sembako, PKH, hingga bantuan tunai yang seharusnya langsung menyasar masyarakat paling membutuhkan.
Perekrutan Tenaga Kerja Masih Bobrok
Persoalan semakin kompleks dengan maraknya praktik percaloan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Sistem perekrutan yang penuh permainan ini telah lama menjadi keluhan masyarakat dan disebut sebagai salah satu faktor penyebab tingginya kemiskinan.
Alih-alih membuka peluang kerja secara luas dan bersih, praktik kotor tersebut justru mempersempit akses masyarakat kecil untuk bekerja di perusahaan skala menengah hingga besar di wilayah industri.
Pengangguran Tinggi, Lapangan Kerja Minim Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang masih berada di angka 5,94% pada 2025, memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan realisasi pembukaan lapangan pekerjaan.
Padahal, dengan investasi industri yang masif dan kapasitas fiskal yang besar, Kabupaten Tangerang seharusnya menjadi daerah yang mampu mendorong transformasi ekonomi yang inklusif.
Bupati Akan Panggil BPS, Publik Menanti Tindakan Konkret
Menanggapi berbagai sorotan, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid berjanji akan segera memanggil pihak BPS untuk meminta penjelasan terkait persoalan data dan lambatnya penurunan angka kemiskinan.
Namun publik menilai bahwa pemanggilan BPS saja belum cukup. Diperlukan perombakan kebijakan, audit anggaran, serta evaluasi menyeluruh terkait penanganan kemiskinan yang selama ini dianggap tidak berjalan efektif.
Desakan Audit Besar-Besaran dari Aktivis
Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Provinsi Banten, Ahmad Suhud, menyampaikan kritik keras dan mendesak dilakukannya audit mendalam atas seluruh program pengentasan kemiskinan.
“Dengan APBD sebesar itu, tetapi penurunan kemiskinan hanya 0,13%. Ini jelas alarm keras. Pemerintah daerah harus melakukan audit total agar jelas ke mana anggaran dialirkan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah wajib membuktikan transparansi dan keseriusan dalam mengelola dana publik, terutama dana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat miskin.
Penutup
Besarnya APBD Kabupaten Tangerang ternyata belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Kritik publik terus menguat, menuntut pemerintah daerah melakukan langkah nyata dan bukan sekadar retorika. Ketika anggaran triliunan rupiah tidak mampu menghadirkan perubahan berarti, wajar jika masyarakat mempertanyakan ke mana uang itu sebenarnya mengalir.
🖋️ Reporter: Didin
Kepala Kabiro : Endo
📍 Editor: Yudi Sayuti
📢 Diterbitkan oleh: PT Global Suara Siber
🌐 Analisasiber.com – Cepat dan Akurat
Komentar