analisasiber.com, – MEDAN Ketua Umum Pengurus Konferensi Naposobulung Pusat Huria Kristen Batak Protestan (PKNP HKBP), Yoel Rizky Sinaga dengan lantang menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah HKBP yang selama ini konsisten mengkritisi operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup.
“Sebagai naposobulung atau pemuda gereja yang menjadi generasi penerus gereja dan bangsa, kita mendukung sikap HKBP dalam menyuarakan keadilan bagi masyarakat adat dan lingkungan. TPL harus bertanggung jawab atas dampak operasionalnya yang selama ini merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” tegas Yoel Rizky Sinaga dalam keterangan tertulisnya yang diterima analisasiber.com, Jumat (6/6/2025).
Menurut Yoel, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan gereja atau kelompok tertentu, melainkan mencerminkan kepedulian universal terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
“Sikap HKBP ini bukan sekadar persoalan keagamaan. Ini adalah panggilan moral untuk membela kehidupan masyarakat adat dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua,” tandasnya.
Menurut Yoel, TPL, perusahaan yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas, telah lama menjadi sorotan berbagai kalangan karena aktivitasnya yang dinilai mengabaikan aspek sosial dan ekologis.
Di berbagai wilayah di Tanah Batak, warga masyarakat adat menyuarakan keresahan mereka atas praktik-praktik perusahaan yang dianggap merampas tanah ulayat tanah warisan leluhur yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi.
Berdasarkan berbagai laporan dari komunitas masyarakat dan organisasi lingkungan, aktivitas TPL telah menyebabkan deforestasi besar-besaran di kawasan hutan Tapanuli.
Kawasan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan, tempat berburu, berkebun, hingga tempat upacara adat, kini berubah menjadi lahan industri yang gersang dan kehilangan keanekaragaman hayatinya.
Tak hanya itu, keberadaan perusahaan juga dianggap memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Banyak warga yang terpecah antara mereka yang mendukung perusahaan dan mereka yang menolak, memunculkan ketegangan sosial yang terus membara.
HKBP, sebagai salah satu institusi gereja terbesar di indonesia, menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat adat. Melalui berbagai forum dan mimbar keagamaan, HKBP menyuarakan pentingnya menjaga keutuhan ciptaan dan menyerukan tanggung jawab etis terhadap alam.
Gereja tidak bisa diam ketika umatnya menjerit karena kehilangan tanah dan hutan yang menjadi sumber hidup mereka. Gereja juga tidak boleh berpangku tangan ketika alam yang diciptakan Tuhan dirusak atas nama kemajuan.
Naposobulung HKBP bersama Ephorus HKBP, menyerukan suara yang menentang ketidakadilan ekologis menjadi semakin kuat. Kolaborasi ini memperkuat posisi moral gereja dalam membela masyarakat yang tertindas serta memberikan edukasi kepada generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan.
Yoel Rizky Sinaga menekankan bahwa masyarakat, terutama kaum muda, harus aktif dalam menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan ekologis. Menurutnya, perjuangan ini adalah tugas lintas generasi yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu kelompok.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat adat yang selama ini dirugikan. Kita harus bersama-sama menyuarakan bahwa bumi bukan milik segelintir orang, tapi warisan bersama untuk anak cucu kita,” jelasnya.
“Naposobulung HKBP akan terus mendukung HKBP menyerukan agar pemerintah turut ambil bagian secara aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi izin operasional TPL. Pemerintah harus berpihak pada rakyat dan lingkungan, bukan hanya pada kepentingan ekonomi jangka pendek,” imbuhnya.
Kata Yoel, perjuangan melawan eksploitasi lingkungan bukan hanya tugas gereja atau masyarakat adat semata. Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini. Kesadaran kolektif harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil keluarga, sekolah, gereja, dan komunitas masyarakat.
Melalui pendidikan, diskusi, dan aksi nyata, masyarakat dapat semakin memahami bahwa menjaga lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban. HKBP dan Naposobulung HKBP membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog lintas agama, budaya, dan generasi untuk membangun solidaritas ekologis.
Dengan makin menguatnya tekanan dari berbagai pihak, diharapkan TPL bersedia mengevaluasi aktivitasnya secara menyeluruh. Lebih dari itu, perjuangan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini lebih berpihak pada keuntungan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Tanah Batak adalah warisan bersama. Hutan-hutannya, tanahnya, airnya, dan udaranya bukan hanya milik satu generasi. Jika tidak dijaga, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi kerusakan dan konflik.
Sebaliknya, jika kita bersatu dalam menjaga lingkungan, maka kita sedang menanam harapan untuk masa depan yang lebih baik.
“Seruan dari HKBP adalah panggilan hati bagi siapa pun yang peduli pada kemanusiaan dan bumi ini. Mari kita dengarkan suara alam, tangisan masyarakat adat, dan bisikan nurani kita sendiri. Karena bumi adalah rumah kita bersama, dan rumah ini sedang membutuhkan perlindungan kita semua,” tutup Yoel.
TPL menyebut telah melaksanakan prosedur dalam mengelola operasional perusahaannya. Produsen pulp ini mengklaim diaudit Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan menolak tuduhan sebagai penyebab bencana yang kerap terjadi di sekitar kawasan Danau Toba belakangan ini.
Coorporate Communication Head PT TPL, Salomo dalam siaran pers TPL, Selasa (13/5/2025), mengatakan, pihaknya juga melakukan pemantauan lingkungan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikat untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Juga melakukan kegiatan peremajaan pabrik dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan secara signifikan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan,” kata Salomo.
Ditambahkan Salomo, perusahaan juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
“Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa TPL melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, rencana kerja umum, dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan” tandas Salomo. (Hendri)
Komentar