Sibolga,Sumut, 2 September 2025 : analisasiber.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Aset Negara (PAN) Ramses Panggabean menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sibolga terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa ruas jalan utama.
Menurutnya, kembalinya pedagang berjualan di badan jalan dan trotoar di Jalan Patuananggi, Jalan Tongkol, dan Jalan Pari mengindikasikan kurangnya koordinasi dan tindakan yang efektif dari kedua dinas tersebut.
“Ramses melihat kinerja Satpol PP sudah berulang kali menertibkan pedagang yang kembali berjualan di tempat yang dilarang, tetapi mereka selalu kembali. Ini sangat aneh. Di satu sisi, beberapa ruas jalan sudah sempat dijadikan lahan parkir yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP seolah-olah tidak ada artinya,” ujarnya.
Ketua LSM PAN juga menyoroti kehadiran Walikota dan Wakil Walikota Sibolga yang terjun langsung ke lapangan saat penertiban pedagang dari Jalan Patuananggi, Jalan Pari, dan Jalan Tongkol ke dalam Pasar Tradisional Sibolga. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pimpinan daerah, namun tidak diikuti dengan kinerja yang optimal dari Kepala Dinas Perindag dan Kepala Dinas Perhubungan.
“Seharusnya, dinas terkait lebih proaktif mencari solusi agar pedagang tidak kembali berjualan di tempat yang dilarang. Ini bukan hanya soal penertiban, tetapi juga tentang pembinaan dan penyediaan fasilitas yang memadai,” tegasnya.
LSM PAN mendesak Pemerintah Kota Sibolga untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Disperindag dan Dishub. Ia juga meminta agar ada tindakan nyata untuk menata PKL secara berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota.(Red) sep
Komentar