Pandeglang, Banten,| Analisasiber.com – Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten. Kritik ini berkaitan dengan dugaan buruknya kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur serta lemahnya pelayanan publik oleh dinas tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan lapangan terkait kondisi proyek rehabilitasi ruas jalan beton Sodong–Kadubera di Kabupaten Pandeglang. Proyek yang dikerjakan oleh PT VIR Maju Bersama senilai Rp3,89 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025 itu, menurut GWI dan beberapa lembaga masyarakat, kini sudah menunjukkan kerusakan berupa retakan dan debu meski baru saja rampung dikerjakan.
“Ini proyek baru, tapi sudah rusak. Wajar jika publik mempertanyakan pengawasan dari DPUPR Provinsi Banten. Jangan-jangan ada permainan,” kata Raeynold saat ditemui media.
Selain persoalan teknis proyek, Raeynold juga menyampaikan kekecewaannya terhadap respons DPUPR yang dinilai tidak transparan dan tidak kooperatif. Menurutnya, surat permohonan audiensi dan klarifikasi yang diajukan GWI bersama sejumlah lembaga masyarakat tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak dinas.
“Awalnya kami diarahkan ke seseorang berinisial AZ dari dinas. Katanya surat kami sudah didisposisikan ke bidang Bina Marga. Namun, ketika kami datang sesuai jadwal pada Selasa, 29 Juli 2025, tidak ada satu pun pejabat dinas yang hadir untuk menerima kami. Bahkan pesan WhatsApp kepada beberapa pejabat, termasuk kepala dinas, tidak mendapat balasan,” ujar Raeynold.
Ia juga mengkritisi kinerja Humas DPUPR yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional. “Kami coba hubungi humas berinisial GA, baik melalui telepon maupun WhatsApp, tapi tak direspons. Kalau kepada organisasi saja tidak dilayani, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pelayanan publik?” tegasnya.
Raeynold menegaskan bahwa GWI bersama lembaga-lembaga terkait akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menduga adanya potensi kolusi antara pelaksana proyek dan pihak dinas yang perlu diusut lebih lanjut.
“Ini menyangkut uang rakyat. Kami tidak akan tinggal diam. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” pungkasnya.
Sumber: Redaksi
Editor & Penerbit: Redaksi Analisasiber.com – PT Global Suara Siber
Komentar