Tangerang,Analisasiber.Com – Nama Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip, kini ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, Arsin dengan tegas menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Sikapnya yang kontroversial ini langsung menuai perhatian luas dari masyarakat.
Minggu,( 26/01/2025 )
Netizen pun tak tinggal diam, mengkritik tindakan Arsin yang dianggap menentang otoritas presiden. Bahkan, banyak warganet yang mempertanyakan keberanian seorang kepala desa menolak instruksi langsung dari orang nomor satu di Indonesia.
Tak hanya itu, isu mengenai kekayaan pribadi Arsin juga menjadi sorotan. Banyak pihak menguliti harta kekayaan Arsin yang dikabarkan fantastis, jauh melampaui pendapatan seorang kepala desa.
Sosok Arsin bin Sanip
Arsin bin Sanip diketahui mulai menjabat sebagai Kades Kohod pada tahun 2021. Sebagai pemimpin desa di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin dikenal memiliki pengaruh yang cukup kuat di lingkungannya.
Menurut laporan Natezen, meskipun belum ada bukti resmi, Arsin disebut-sebut sebagai salah satu kepala desa terkaya di kawasan tersebut. Dengan pendapatan resmi seorang kades yang berkisar puluhan juta rupiah per bulan, kekayaan Arsin yang meliputi kendaraan mewah hingga properti bernilai tinggi memunculkan pertanyaan publik.
Kontroversi Penolakan Pagar Laut
Penolakan Arsin terhadap perintah pembongkaran pagar laut dianggap sebagai langkah yang tidak lazim. Pagar laut tersebut sebelumnya disebut-sebut menghambat aktivitas nelayan dan akses masyarakat pesisir. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menekankan pentingnya pembongkaran sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, Arsin bersikeras mempertahankan keberadaan pagar tersebut. “Kami memiliki alasan kuat. Ini menyangkut keberlangsungan komunitas kami,” ujar Arsin dalam sebuah wawancara singkat.
Reaksi Netizen dan Pemerintah
Tindakan Arsin ini memicu beragam reaksi, mulai dari kecaman hingga dukungan. Beberapa pihak mendesak pemerintah daerah untuk menyelidiki lebih lanjut alasan di balik sikap Arsin, termasuk dugaan bahwa pagar laut tersebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi.
Sementara itu, pemerintah pusat dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah hukum dan administratif terhadap Arsin jika ia terus mengabaikan instruksi presiden.
Hingga kini, publik masih menanti kelanjutan kisah Kades Kohod ini, apakah ia akan tetap pada pendiriannya atau akhirnya tunduk pada keputusan pemerintah pusat.
Penulis : Team Redaksi.
Tidak ada komentar