analisasiber.com, – TAPTENG Pada kamis 10 Juli 2025 Aliansi Wartawan Tapanuli Tengah kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Kamis (10/7). Aksi ini merupakan lanjutan dari desakan para jurnalis terhadap pemerintah daerah untuk menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Tapteng.
Dalam orasinya, penanggung jawab aksi, Herbert Roberto Sitohang, menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH. Di antaranya adalah:
1.Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan di tubuh pemerintahan Pemkab Tapteng.
2.Pencopotan Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PMD, dan diganti dengan pejabat yang sejalan dengan visi-misi Bupati, yakni “Tapteng Naik Kelas dan Adil untuk Semua”.
3.Penanganan serius terhadap dugaan korupsi Dana Desa di Desa Masundung, Kecamatan Lumut.
Herbert menjelaskan bahwa terkait dugaan korupsi dana desa tersebut, Kementerian Desa telah melayangkan surat kepada Inspektorat untuk melakukan audit atas laporan masyarakat yang telah diteruskan ke Kejaksaan Negeri Sibolga dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dugaan korupsi itu mencakup penggunaan anggaran dari tahun 2022 hingga 2024.
Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Asisten I Setdakab Tapteng. Di hadapan massa, Asisten I berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan kepada Bupati. Ia juga menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti bersalah. “Kami sangat berterima kasih atas masukan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, kami tidak akan segan memberikan sanksi,” ujarnya.
Usai dari Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi ke depan Kantor PMD. Dalam kesempatan itu, Herbert menegaskan bahwa kemenangan pasangan Bupati saat ini, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis (MAMA), bukan hanya hasil dari dukungan segelintir orang, melainkan dari mayoritas masyarakat di 17 kecamatan yang menginginkan perubahan.
Herbert juga menyoroti pengadaan susu untuk lansia yang diduga bermasalah. Berdasarkan pengakuan Kepala Desa Nauli Pintu Bosi, Mega Situmeang, dalam audit Inspektorat pada Senin (7/7), program susu lansia ditangani langsung oleh Dinas PMD. Ironisnya, beberapa lansia penerima manfaat mengaku mengalami diare setelah mengonsumsi susu yang diduga telah kedaluwarsa.
Tak hanya itu, seorang warga juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 pernah dianggarkan dana sebesar Rp600 juta lebih untuk pembangunan Kantor Desa, namun proyek tersebut tidak dilaksanakan dan dana dikabarkan habis. Kepala desa berdalih dana dialihkan untuk pembangunan LPJU (lampu penerangan jalan umum) di delapan titik. Namun klaim itu dibantah warga, karena anggaran LPJU baru dimasukkan pada tahun 2019.
Menanggapi hal ini, pihak Inspektorat menyatakan akan melakukan pengecekan fisik dan mengaudit seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa. “Kami akan cek langsung ke lapangan. Semua kegiatan akan kami audit,” kata tim auditor Inspektorat.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Aliansi wartawan menyatakan akan terus mengawal proses audit dan tindak lanjut dari tuntutan mereka demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Tapanuli Tengah. (Sepri LG)
Komentar