MENU Senin, 23 Des 2024

Camat Cibalong Harus Tegas dalam Pengawasan Penyaluran BLT DD di Setiap Desa

waktu baca 2 menit
Kamis, 14 Nov 2024 10:16 0 63 Redaksi Jawa Barat

Camat Cibalong Harus Tegas dalam Pengawasan Penyaluran BLT DD di Setiap Desa

 

ANALISASIBER.COM, Garut, 14 Nopember 2024. Cibalong, Kabupaten Garut – Camat Cibalong diminta untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di setiap desa di wilayah Kecamatan Cibalong. Pasalnya, banyak temuan bahwa sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD tidak hadir saat pencairan, dan proses penyalurannya diwakili oleh pihak RT atau RW tanpa alasan yang jelas.

Dalam hal ini, pihak kecamatan bersama dengan Kasi PMD diharapkan untuk lebih aktif dan teliti dalam memantau kehadiran KPM pada saat penyaluran BLT DD. Apabila terdapat KPM yang tidak hadir, maka perlu ada tindakan yang cepat dan tegas, seperti mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa (Kades) atau perangkat desa terkait alasan ketidakhadiran tersebut.

Jika alasan ketidakhadiran disebabkan oleh kondisi kesehatan, maka pihak terkait dapat mengambil langkah terbaik dengan mendatangi langsung KPM yang sakit untuk menyerahkan bantuan sembari memberikan dukungan moral. Namun, jika alasan yang diberikan tidak masuk akal, pihak kecamatan harus memastikan bahwa proses penyaluran tidak disalahgunakan, dan uang BLT DD yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak.

“Penyaluran BLT DD harus dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran. Apabila ada KPM yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka harus dipertanyakan lebih lanjut oleh pihak kecamatan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan sosial di masyarakat,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan.

Lebih lanjut, banyak laporan yang menyebutkan bahwa proses penyaluran BLT DD sering kali diwakili oleh RT atau RW tanpa kehadiran langsung dari KPM yang bersangkutan. Fenomena ini tentu menjadi sorotan, mengingat seharusnya KPM yang bersangkutan hadir untuk menerima bantuan tersebut. Hal ini juga berpotensi menciptakan masalah sosial di masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.

Diharapkan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan tindakan yang tegas dari pihak kecamatan, penyaluran BLT DD dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran, serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Pihak Terkait Diminta Lebih Responsif

Kepala Desa, RT, RW, serta aparat pemerintah Kecamatan Cibalong diminta untuk lebih proaktif dalam memastikan agar setiap KPM yang berhak mendapatkan bantuan hadir pada saat penyaluran. Jika ada kendala, seperti sakit, maka langkah responsif seperti mendatangi KPM yang sakit dan menyerahkan bantuan dengan penuh perhatian perlu dilakukan untuk memastikan hak KPM tidak terabaikan.

Pengawasan yang lebih ketat ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi bantuan yang lebih adil dan transparan, serta menghindari adanya penyelewengan dalam penyaluran dana yang telah dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

(Dea)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    error: Content is protected !!