Judul
Warga Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Dana Desa DD, desak pemerintah lebih terbuka
Kabupaten Serang, analisasiber. com, – Badan usaha milik desa ( BUMDes ) yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi di desa tengkurak kecamatan Tirtayasa kabupaten serang, kini justru memicu keresahan warga. Program yang digadang-gadang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu diduga mangkrak tanpa kejelasan perkembangan.
BUMDes Desa Tengkurak yang dibentuk tahun 2022 , menurut warga menerima penyertaan modal sebesar 50 juta dari dana desa, untuk membangun tapi hingga kini usaha tersebut dinilai tidak memberikan dampak berarti bagi masyarakat bahkan Laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan modal tersebut belum ada penjelasan,
Pasalnya” indikasi dugaan tersebut disampaikan langsung oleh beberapa masyarakat desa tengkurak kepada tim awak media yang tidak bisa disebutkan namanya, yang berharap dirinya merasa sangat miris dengan sistem pengelolaan dalam penggunaan uang desa, Menurutnya apalagi ketahanan pangan yang anggarannya lumayan pantastis .
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa orang masyarakat desa tengkurak, bahwa, tahun kemarin saja anggaran untuk pemberdayaan unggas bebek mencapai ratusan juta, tapi untuk penggunaan nya sangat tidak jelas diduga masuk dana pribadi kades, ujarnya.
Warga masyarakat desa tengkurak berharap pemerintahan Instasi terkait seperti inspektorat untuk segera melakukan penyidikan atau mengaudit BUMDes Desa Tengkurak atau anggaran ketahanan pangan, imbuhnya.
Lalu tim awak media menghubungi ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD desa tengkurak, Menurut (Karta) selaku ketua BPD desa tengkurak mengatakan bahwa, Pada tahun 2022 emang badan usaha milik desa BUMDes Desa Tengkurak sudah mulai diadakan tapi belum di sahkan, jadi untuk Bumdes desa tengkurak emang belum ada kegiatan apa-apa karena belum di sahkan oleh pemerintah desa tengkurak, ujar Karta.
Ketidakjelasan pengelolaan dana BUMDes Desa Tengkurak ini turut menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat LSM Geram Banten Indonesia, Sufyani prabu menilai kepengurusan BUMDes Desa Tengkurak tidak diikuti dengan transportasi sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan jabatan pengelolaan dana.
Sufyani prabu berharap pihak desa tengkurak memberikan klarifikasi kepada masyarakat, apalagi ada warga yang menanyakan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes Desa Tengkurak, ujar sufyani prabu.
Sampai berita ini diterbitkan pihak desa tengkurak belum bisa dikonfirmasi.red//
Komentar