Judul
Warga Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Dana Desa DD, desak pemerintah lebih terbuka
analisasiber.com, – Tapanuli Selatan Badan usaha milik desa ( BUMDes ) yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi di desa Haunatas kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan, kini justru memicu keresahan warga. Program yang diharapkan/ dijadikan harapan banyak orang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu diduga mangkrak tanpa kejelasan perkembangan.
BUMDes Desa Haunatas yang sudah diadakan, menurut warga menerima penyertaan modal sebesar 50 juta dari dana desa, untuk membangun tapi hingga kini usaha tersebut dinilai tidak memberikan dampak berarti bagi masyarakat bahkan Laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan modal tersebut belum ada penjelasan,
Pasalnya” indikasi dugaan tersebut disampaikan langsung oleh beberapa masyarakat desa Haunatas kepada tim awak media yang tidak bisa disebutkan namanya, yang berharap dirinya merasa sangat miris dengan sistem pengelolaan dalam penggunaan uang desa, Menurutnya apalagi ketahanan pangan yang anggarannya lumayan pantastis .
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa orang masyarakat desa Haunatas, bahwa, tahun kemarin saja anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai BLT mencapai ratusan juta, tapi masih dicicil, untuk penyalurannya sangat tidak jelas diduga masuk dana pribadi oleh kepala desa, ujarnya
Warga masyarakat desa Haunatas berharap pemerintahan Instasi terkait seperti inspektorat, APH untuk segera melakukan penyidikan atau mengaudit BUMDes Desa Haunatas atau anggaran ketahanan pangan, imbuhnya.
Lalu tim awak media menghubungi ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD desa Haunatas, Menurut (Oloan Tober) selaku ketua BPD desa Haunatas mengatakan bahwa, pembentukan badan usaha milik desa BUMDes Desa Haunatas sudah mulai diadakan jadi untuk Bumdes desa Haunatas emang belum ada kegiatan apa-apa karena belum di sahkan oleh pemerintah desa Haunatas, ujar Oloan.
Ketidakjelasan pengelolaan dana BUMDes Desa Haunatas ini turut menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah LSM SIKAP, Hend menilai kepengurusan BUMDes Desa Haunatas tidak diikuti dengan transportasi sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan jabatan pengelolaan dana.
Hend berharap pihak desa Haunatas memberikan klarifikasi kepada masyarakat, apalagi ada warga yang menanyakan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes Desa Haunatas, ujar Hend.
Sampai berita ini diterbitkan pihak desa Haunatas belum bisa dikonfirmasi. (Hendri)
Komentar