BITUNG, ANLISASIBER.COM – Meningkatnya angka kriminalitas dalam beberapa pekan terakhir membuat warga Kota Bitung merasa resah dan tidak aman, terutama saat beraktivitas pada malam hari. Dalam sebulan terakhir, telah terjadi sejumlah kasus penikaman di berbagai wilayah kota, dan yang paling menghebohkan, baru-baru ini terjadi insiden tragis dalam satu malam di mana empat warga menjadi korban kekerasan, dua di antaranya meninggal dunia akibat aksi premanisme bersenjata tajam.
Ironisnya, sejumlah pelaku kejahatan diketahui merupakan residivis yang telah berulang kali keluar masuk tahanan dengan kasus serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem hukum dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman namun kembali mengulangi perbuatannya.
Andika Sambow, seorang mahasiswa kritis asal Bitung, turut angkat bicara mengenai kondisi ini. Ia menilai tingkat keamanan di Kota Bitung mengalami penurunan signifikan. Lebih lanjut, Andika menyampaikan keresahannya sebagai warga negara yang membayar pajak, namun justru merasa ikut “menghidupi” premanisme yang kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.
“Kita bayar pajak, sebagian masuk ke lembaga pemasyarakatan, tapi ironisnya yang kita bantu hidup justru kembali mengancam nyawa warga,” ungkapnya.
Andika juga menyoroti pentingnya langkah tegas dari Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH dalam memperkuat sistem patroli malam. Ia mendorong dibentuknya beberapa tim patroli dengan konsep serupa seperti Tim Tarsius, yang selama ini dikenal sebagai ikon pemberantasan premanisme di Bitung. Namun, menurutnya, kehadiran Tim Tarsius saja masih belum cukup. Dengan luas wilayah Kota Bitung yang mencapai 313,5 km², satu tim dengan satu unit mobil operasional dinilai tidak mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
“Harus ada tim tambahan, dibagi ke dalam dua atau tiga wilayah patroli yang bekerja secara serentak. Jangan hanya bergantung pada satu tim,” tegasnya.
Namun demikian, Andika juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan patroli malam, setiap personel kepolisian tetap mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ia menekankan bahwa tindakan patroli sebagai bentuk pengamanan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas kewenangan hukum.
“Keamanan warga memang harus menjadi prioritas, tapi jangan sampai justru timbul tindakan represif yang berlebihan. Polisi harus tetap menjalankan tugasnya dengan profesional, humanis, dan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Masyarakat berharap adanya respons cepat dan konkret dari pihak kepolisian demi menciptakan kembali rasa aman di lingkungan tempat tinggal mereka, serta mencegah terjadinya korban-korban berikutnya akibat aksi kriminal yang semakin brutal. (POLAPA)
Komentar