analisasiber.com, – TEBING TINGGI Ketua Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPRD Kota Tebing Tinggi, Anda Yasser, bersama Sekretaris Fraksi H. Sulaiman Nasution, menerima laporan resmi dari seorang warga Rusunawa 2 terkait keberatannya atas piutang yang tercatat atas namanya di lingkungan Komplek Rusunawa 2.Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk surat pernyataan bertanggal 10 Juni 2025.
Dalam suratnya, warga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap piutang yang dibebankan kepadanya.”Dengan alasan bahwa ia telah melakukan pembayaran sewa secara rutin dan sah dari bulan April hingga Desember 2024.
Sebagai dasar keberatan, warga tersebut juga melampirkan bukti kuitansi pembayaran yang mengonfirmasi bahwa semua kewajiban sewa telah dipenuhi tepat waktu.
Ia berharap agar masalah piutang ini dapat segera diselesaikan berdasarkan bukti-bukti yang ada.”Setelah menerima laporan tersebut, Anda Yasser langsung mendampingi warga menuju bagian umum DPRD Kota Tebing Tinggi untuk menyerahkan surat masuk secara resmi.
Tujuannya agar permasalahan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.“Kami akan memastikan surat ini diterima dengan baik oleh pihak yang berwenang dan berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan,” ujar Anda Yasser.
Ia juga menyampaikan harapannya agar ke depan, regulasi dan sistem pengelolaan di Rusunawa 2 benar-benar dijalankan sesuai fungsinya sebagai hunian bagi warga kurang mampu.“Jangan sampai masyarakat kecil yang sudah taat membayar justru terbebani oleh sistem yang tidak akurat. Rusunawa harus tetap berpihak pada warga prasejahtera,” tegasnya.
Selain itu, Anda Yasser juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi fasilitas dan keamanan di Rusunawa.
Ia berharap pihak pengelola dapat melakukan evaluasi berkala demi kenyamanan dan keselamatan para penghuni.“Kami juga berharap fasilitas dasar seperti air, listrik, sanitasi, dan sistem keamanan di Rusunawa lebih diperhatikan. Warga berhak tinggal di lingkungan yang layak dan aman,” imbuhnya.
Warga tersebut berharap pernyataan yang telah disampaikan dapat diproses lebih lanjut oleh DPRD, khususnya Komisi III yang membidangi perumahan rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, Komisi III DPRD Kota Tebing Tinggi belum memberikan tanggapan resmi.
Permasalahan ini menjadi pengingat penting akan perlunya evaluasi sistem pengelolaan rumah susun agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. (Bahri)
Komentar